Menteri Basuki Sebut Ada 3 Klaster yang Bakal Dibangun di Tahap Awal IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tahap awal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur akan dimulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan, luas lahan yang akan dibangun KIPP yakni sebesar 6.671 hektar atau kurang lebih sebesar Jabodetabek. 

Di lahan tersebut nantinya dibangun tiga klaster yakni KIPP, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan.

Baca Juga: Jokowi Sebut Dana APBN Cuma Dipakai Bangun Kawasan Inti IKN

Menurut Basuki, masing-masing klaster akan dikolaborasi dengan hunian dan komersial.

Tujuannya agar IKN tidak menjadi kota pemerintahan yang sepi.

Di klaster KIPP akan dibangun Istana Negara, kantor wakil presiden, gedung Mahkamah Agung dan gedung parlemen, kantor kementerian koordinator serta kantor pemerintah lainnya. 

"KIPP ini yang akan kita utamakan dibangun di bagian 6.671 hektar," ujar Basuki saat acara diskusi Beranda Nusantara "Menuju Ibu Kota Negara Baru" yang disiarkan YouTube RRI Net Official, Rabu (23/2/2022). 

Basuki menambahkan, dari 6.671 hektar lahan hanya 30 persen saja yang dibangun KIPP, kawasan inti pendidikan dan kawasan inti kesehatan. Sisanya tetap mempertahankan area hijau. 

Baca Juga: Jokowi Sebut Pembangunan IKN akan Dimulai dengan Reboisasi Hutan di Kawasan Inti Pemerintahan

Menurut Basuki, 70 persen ruang hijau ini menjadi wujud dari ibu kota baru Indonesia dan hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Pembangunan IKN Nusantara ini akan terbagi menjadi lima tahapan, dari 2022 sampai 2045.

Untuk jangka pendek yakni 2022-2024 yakni membangun KIPP dengan tahapan infrastruktur dasar.

"Jalan pertama kali kita bikin, hasilnya adalah land development dan semua akan tahu siapa mau dibangun di mana," ujar Basuki.

Baca Juga: Jokowi Ajak Masyarakat yang Suka Bersepeda dan Jalan Kaki Pindah ke IKN

Lebih lanjut Basuki menjelaskan, konsep dalam KIPP ini akan mengedepankan ramah lingkungan.

Seperti harus bisa 10 menit berjalan kaki dan 80 persen harus bisa dicapai menggunakan transportasi publik. 

Tak hanya itu, 80 kendaraan yang digunakan dalam berkegiatan di IKN juga harus kendaraan menggunakan energi terbarukan.

"Seperti yang dibicarakan pak presiden, 10 minutes city. Karena orang lebih dari 500 meter sudah malas, pasti dia sudah naik mobil, itu menurut para ahlinya. Jadi (IKN) ini sudah didesain betul-betul dengan KPI (Key Performance Indicator) yang ditentukan para ahli," ujar Basuki.