MOSKOW, KOMPAS.TV - Anggota parlemen Majelis Tinggi Rusia, Selasa (22/2/2022), memberi izin kepada Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan kekuatan militer di luar negeri, seperti dilaporkan Associated Press.
Langkah tersebut dapat menandakan serangan yang lebih luas ke Ukraina setelah Amerika Serikat (AS) mengatakan invasi sudah berlangsung di sana.
Anggota majelis tinggi, Dewan Federasi Rusia, memberikan suara bulat untuk mengizinkan Putin menggunakan kekuatan militer di luar Rusia, secara efektif meresmikan pengerahan militer Rusia ke wilayah pemberontak, di mana konflik delapan tahun telah menewaskan hampir 14.000 orang.
Beberapa pemimpin Eropa mengatakan satu hari sebelumnya bahwa pasukan Rusia mulai bergerak ke daerah Donetsk dan Luhansk yang dikuasai pemberontak di Ukraina timur, tidak lama setelah Putin mengakui kemerdekaan mereka.
Belum jelas seberapa besar pergerakan pasukan Rusia yang memasuki Donetsk dan Luhansk. Ukraina serta sekutu Baratnya mengatakan pasukan Rusia sudah berada di dalam dan bertempur di wilayah itu sejak konflik separatis meletus pada 2014. Moskow membantah tuduhan itu.
Gedung Putih pada Selasa mulai menyebut penempatan pasukan Rusia di Ukraina timur sebagai “invasi” setelah awalnya ragu-ragu untuk menggunakan istilah itu, sebuah garis merah yang menurut Presiden AS Joe Biden akan mengakibatkan AS memberlakukan sanksi berat terhadap Moskow.
"Kami pikir ini, ya, awal dari sebuah invasi, invasi terbaru Rusia ke Ukraina," kata Jon Finer, wakil utama penasihat keamanan nasional, dalam sebuah wawancara di CNN.
“Invasi adalah invasi dan itulah yang sedang berlangsung,” katanya seperti dilaporkan Associated Press.
Gedung Putih memutuskan untuk mulai menyebut tindakan Rusia sebagai “invasi” berdasarkan situasi di lapangan, kata pejabat AS yang berbicara secara anonim karena membeberkan diskusi internal.
Pemerintah AS awalnya menolak menyebut pengerahan pasukan karena Gedung Putih ingin melihat apa yang sebenarnya akan dilakukan Rusia. Setelah menilai pergerakan pasukan Rusia, menjadi jelas bahwa itu adalah invasi baru, tambah pejabat itu.
Baca Juga: Presiden Rusia Vladimir Putin Putuskan Akui Donetsk dan Lugansk di Ukraina sebagai Negara Merdeka
Sekretaris pers Gedung Putih, Jen Psaki, juga menyinggung tindakan Rusia sebagai invasi dalam sebuah cuitan di Twitter. Ia mengomentari keputusan Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk menghentikan pipa gas Nord Stream 2 sebagai tanggapan atas tindakan Rusia.
Presiden AS “menjelaskan bahwa jika Rusia menginvasi Ukraina, kami akan bertindak dengan Jerman untuk memastikan Nord Stream 2 tidak bergerak maju,” kata Psaki.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan Rusia mengakui kemerdekaan wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina "di perbatasan yang ada ketika mereka memproklamasikan" kemerdekaan mereka pada tahun 2014.
Sumber : Kompas TV/Associated Press
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.