Jokowi Sebut Kajian Perpindahan Ibu Kota Sudah Dimulai Era Presiden Soekarno dan Soeharto

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo mengatakan kajian perpindahan ibu kota sudah pernah dilakukan oleh pendahulunya Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

Hal itu dia ungkapkan menyinggung sejumlah pihak yang masih menolak gagasan dirinya untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

"Tahun 1957 Bung Karno mempunyai keinginan dari Jakarta ke Palangkaraya, tapi terhambat karena ada pergolakan politik, sehingga gagasan itu tidak dilanjutkan. Pak Harto juga memiliki gagasan yang sama untuk memindahkan ibu kota tapi bergeser sedikit ke Jonggol, Jawa Barat. Kajian-kajian itu sudah ada sebelumnya," ujarnya. 

Ia menjelaskan, dilihat dari permasalahan politik mayoritas seluruh fraksi di DPR sudah setuju dengan agenda IKN tersebut. Hal ini terbukti saat pengesahan UU IKN hanya satu fraksi dari 9 fraksi yang menolak rencana pengesahan regulasi tersebut.

Baca Juga: Anggota Komisi II Ingatkan Jokowi: Kepala Otorita IKN Jangan Rangkap Jabatan

"Tapi dalam sistem politik kita jelas. UU sudah disetujui di DPR dan disetujui dari 8 fraksi dari 9 fraksi yang ada. Artinya, secara hukum politik sudah selesai, mestinya tidak dipertentangkan lagi," kata Jokowi saat menghadiri peresmian Nasdem Tower di Jakarta, Selasa (22/2/2022). 

Mantan Gubernur DKI itu menyebut, alasan utama perpindahan IKN ini adalah untuk pemerataan dari berbagai aspek. Dimulai dari sektor ekonomi, keadilan sosial dan infrastruktur. 

Baca Juga: Menteri PUPR Sebut Pemindahan IKN Jadi Peluang Sekaligus Tantangan untuk Arsitek

"Kenapa ibu kota harus pindah? Negara kita ini negara besar, kita memiliki 17 ribu pulau, 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. Kalau kita lihat populasi 56 persen ada di Jawa, 156 juta penduduk ada di Jawa, padahal kita memiliki 17 ribu pulau."

"PDB (Produk Domestik Bruto) kita 58 persen ada juga di pulau jawa dan lebih spesifik lagi adalah Jakarta. Sehingga semua ke Jakarta. Yang terjadi adalah ketimpangan perputaran ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Yang terjadi adalah ketimpangan infrastruktur," ujarnya. 

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (15/2/2022).

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dengan telah ditandatanganinya UU IKN itu, maka pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan segera dimulai.

Baca Juga: Tenaga Ahli KSP: Kepala Badan Otorita IKN Setingkat Menteri, Tidak Perlu Persetujuan DPR

Ia menyatakan dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar Kalimantan Timur.

"Masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka," kata Suharso seperti dilansir Antara, Kamis (17/2/2022).