Kompas TV internasional kompas dunia

Tuntut Pencabutan Sanksi, Iran: Jika Perundingan Nuklir Gagal, Kesalahannya Ada di Pihak Barat

Kompas.tv - 21 Februari 2022, 20:35 WIB
tuntut-pencabutan-sanksi-iran-jika-perundingan-nuklir-gagal-kesalahannya-ada-di-pihak-barat
Perunding utama Iran dalam negosiasi nuklir, Ali Bagheri Kani, tiba di Palais Coburg, tempat digelarnya perundingan nuklir tertutup di Wina, Austria pada 8 Februari 2022. Sabtu (19/2/2022), Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menegaskan bahwa AS dan sekutunya adalah pihak yang patut dipersalahkan jika perundingan nuklir gagal. (Sumber: AP Photo/Lisa Leutner)
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim | Editor : Edy A. Putra

 

MUENCHEN, KOMPAS.TV - Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian menegaskan bahwa Amerika Serikat (AS) dan sekutunya adalah pihak yang patut dipersalahkan jika perundingan nuklir di Wina, Austria tak mencapai kesepakatan.

Hal tersebut disampaikan Amir-Abdollahian saat menghadiri Konferensi Keamanan Muenchen di Jerman, Sabtu (19/2/2022). Sebagaimana diwartakan media milik negara Iran, Press TV, Amir-Abdollahian menyempatkan diri diwawancarai CNN selama konferensi.

Menurutnya, Teheran telah menunjukkan “keseriusan” untuk memperbarui perjanjian nuklir. Namun, ia mengklaim Barat tak menyambut baik tuntutan Iran.

“Kita sampai pada waktu yang sangat sensitif, dan di lain sisi harus realistis. Apabila pembicaraan (nuklir) gagal, kami yakin Amerika dan yang lain lah yang bertanggung jawab untuk itu,” kata Amir-Abdollahian dikutip Press TV.

“Republik Islam Iran telah menunjukkan keseriusan dan bahwa kami benar-benar ingin kesepakatan dicapai dan kami telah mencoba untuk mewujudkannya,” imbuhnya.

Iran telah berunding di Wina terkait perjanjian nuklir baru sejak April 2021. Perundingan ini telah berlangsung delapan babak.

Baca Juga: Iran Hari ini Rayakan 43 Tahun Revolusi Tumbangkan Syah Reza Pahlavi

Teheran kembali ke meja perundingan dengan lima pihak penanda tangan perjanjian nuklir 2015 yang dinamakan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) sejak November 2021. Kelima pihak itu adalah China, Rusia, Inggris Raya, Prancis, dan Jerman.

AS sendiri meninggalkan JCPOA saat kepemimpinan Donald Trump pada 2018 silam. Pemerintahan Trump kemudian memberlakukan sanksi terhadap Iran dengan niat menekan Teheran untuk menandatangani yang menurutnya “perjanjian yang lebih baik.”

Akan tetapi, tindakan itu justru dijawab dengan keras kepala oleh Teheran. Iran mulai tidak mematuhi klausul JCPOA, termasuk menolak monitoring Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Amir-Abdollahian mendesak Washington turun tangan mencabut sanksi demi kelancaran perundingan nuklir di Wina.

Pria yang menjabat menlu Iran sejak 2021 itu meminta pemerintahan Joe Biden mencairkan aset negara yang dibekukan di bank-bank asing. Aset Iran yang dibekukan disebutnya mencapai 10 miliar dolar AS.

“Kami dengar dari Amerika bahwa Tuan Biden punya itikad baik. Kami tidak meminta Tuan Biden pinjaman atau dana, tetapi kami menginginkannya melepaskan aset kami dengan itikad baik,” kata Amir-Abdollahian.

Amir-Abdollahian juga mengaku pihaknya tidak akan menjalin negosiasi langsung dengan AS sebelum ada sanksi yang dicabut. Menurutnya, Washington perlu menunjukkan "itikad baik" terlebih dulu sebelum melakukan negosiasi langsung dengan Teheran.

Baca Juga: Israel Ancam Serang Fasilitas Nuklir Iran: Kami Memiliki Kemampuan yang Tak Terbayangkan


 




Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA



FOLLOW US




Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.


VIDEO TERPOPULER

Close Ads x