Alasan Gus Yahya Minta Pemerintah Gandeng NU Bangun IKN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gus Yahya Cholil Staquf menyebutkan alasan perlunya pemerintah menggandeng NU dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Menurutnya, pemerintah seharusnya juga memikirkan desain sosial dalam merancang IKN baru tersebut.

Selama ini, kata Gus Yahya, pembicaraan mengenai hal tersebut hampir tak pernah muncul. Pembicaraan soal rancangan IKN di publik nyaris selalu berkisar soal pembangunan-pembangunan fisik.

Hal itu diungkapkan Gus Yahya dalam acara puncak peringatan Hari Lahir ke-99 Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Kamis malam (17/2/2022).

"Kita ingin mengusulkan, meminta kepada pemerintah, dalam hal ini untuk berpikir tentang ibu kota negara yang baru ini bukan hanya tentang desain fisiknya saja, tapi kami ingin mengajak pemerintah untuk juga memikirkan desain sosialnya," paparnya seperti dilansir Kompas.com, Jumat (18/2/2022).

Gus Yahya berujar, yang akan dibangun di IKN adalah kota yang sama sekali baru. Menurutnya, proyek ini melambangkan sesuatu yang ikonik tentang arah masa depan bangsa.

Eks juru bicara Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu lantas menawarkan NU untuk dilibatkan sebagai pihak yang akan turut serta merancang desain sosial di IKN kelak.

"Kita harus berpikir masyarakat macam apa yang akan kita hadirkan di kota yang baru itu. Di dalam membangun desain sosial inilah, Nahdlatul Ulama ingin ikut serta," tambahnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Usai Ditegur Ketum PBNU Soal Wadas: Maturnuwun, Gus Yahya

Kedekatan Nama IKN yang Baru dan NU

Gus Yahya pun menganggap bahwa pemilihan "Nusantara" sebagai nama IKN yang baru, punya keterkaitan dengan desain sosial NU.

"Kita katakan Nusantara itu adalah (kependekan) dari NU-santri, pemerintah-rakyat. Artinya bahwa hubungan antara NU sebagai jamiyah dengan santri sebagai jamaah laksana hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Ini adalah inisiatif yang ikonik mengenai masa depan," ujarnya.

Menurutnya, inisiatif pemerintah ini adalah inisiatif ikonik terkait masa depan bangsa dan negara.

 "Maka kita ingin ikut menjadi bagian dari inisiatif masa depan itu. Karena Nahdlatul Ulama ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan KOMPAS TV, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (15/2/2022).

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dengan ditandatanganinya UU IKN itu, maka pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan segera dimulai.

Ia menyatakan dalam setiap prosesnya, pembangunan IKN akan melibatkan masyarakat sekitar.

"Masyarakat lokal partisipasinya luas, apakah ikut dalam membangun, apakah ikut dalam bekerja, semuanya terbuka, lapangan kerja terbuka untuk mereka," kata Suharso seperti dilansir Antara, Kamis (17/2/2022).

Baca Juga: Jokowi Tandatangani UU IKN, Bappenas: Pembangunan akan Libatkan Masyarakat Sekitar