Penurunan Kemiskinan, Ekonomi Hijau dan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Masuk RKP 2023

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem hingga 3 juta penduduk di tahun 2023.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa,  dalam 2021, sejumlah target telah mendapat hasil yang baik.

Seperti pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mencapai 3,69 persen. Tingkat kemiskinan 9,71, kemudian tingkat penganguran terbuka lebih rendah dari target 2021, 7,7 menjadi 6,9.

Baca Juga: Menko Airlangga Berambisi Tekan Kemiskinan Ekstrem Hingga 0 Persen di 2024

Suharso menjelaskan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem masuk dalam kebijakan prioritas yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

"Kita inginkan tahun 2024 bisa mencapai nol sampai satu persen. Artinya di 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk," ujar Suharso saat jumpa pers Hasil Sidang Kabinet Paripurna melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/2/2022).

Suharso menambahkan selain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dalam RKP 2023, pemerintah bakal mendorong peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kesehatan dan pendidikan.

Kemudian penanggulanan pengguran yang disertai pembukaan lapangan kerja, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas serta ekonomi hijau. 

Baca Juga: Pemerintah Targetkan 2024 Masyarakat Terbebas dari Kemiskinan Ekstrim

Menurut Suharso, ekonomi hijau masuk prioritas RKP 2023 karena sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mencapai nol emisi di tahun 2060.

"Pembangunan rendah karbon dan transisi energi menjadi penting sebagai respons perubahan iklim," ujarnya. 

Lebih lanjut Suharso menjelaskan di tahun 2023, penyelesaian infrastruktur dasar yakni air bersih dan sanitasi akan dilanjutkan. 

Baca Juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4 di Atas 5 Persen

Sasaran pembanguan di tahun 2023 akan meliputi pertumbuhan ekonomi antara 5,3 hingga 5,9 persen. 

Kemudian, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, penurunan tingkat pengangguran
terbuka berkisar 5,3 hingga 6 persen, rasio gini berada di level 0,375 hingga 0,378.

Indeks pembangunan manusia ditargetkan berada 73,29 hingga 73,35 persen dan tingkat kemiskinan sebesar 7 hingga 8 persen.

"Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105 dan nilai tukar nelayan 105 hingga 107," ujar Suharso. 

Baca Juga: Apa Langkah Pemerintah Untuk Terapkan Sistem Ekonomi Hijau (3) - NGOPI