Kapolri Bicara Soal Insiden di Desa Wadas dan Parigi Moutong, Ini Perintahnya ke Kapolda

BALI, KOMPAS.TV - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait insiden kekerasan yang terjadi di dua wilayah berbeda yang melibatkan anggota kepolisian.

Adapun insiden yang dimaksud yakni di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dan wilayah Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Baca Juga: Tinjau Vaksinasi di Banjarmasin, Kapolri Minta PPKM Mikro Kembali Diaktifkan

Dalam insiden di Desa Wadas, diketahui polisi melakukan tindakan kekerasan kepada warga yang menolak tambang di desa tersebut.

Termasuk juga kekerasan yang terjadi di wilayah Parigi Moutong saat menangani aksi unjuk rasa warga menolak pertambangan hingga menimbulkan korban jiwa karena tertembak.

Menanggapi kejadian itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit meminta agar seluruh Kapolda menyelesaikan masalah-masalah itu dengan memprioritaskan pencegahan dan menguraikan akar masalahnya.

Baca Juga: IPW Minta Kapolri Jenderal Sigit Evaluasi Personel di Desa Wadas

"Jadi dialog itu menjadi hal yang utama untuk kemudian bisa diselesaikan akar-akar permasalahan dengan baik, sebelum permasalahan tersebut menjadi besar," kata Kapolri saat memantau vaksinasi booster serentak di Kuta, Bali, Rabu (16/2/2022).

Ia menegaskan arahan-arahan untuk tetap mengikuti SOP tersebut juga ditekankan pada setiap jajaran pejabat utama yang sekaligus akan memantau penerapan SOP.

Lebih lanjut, Jenderal Listyo Sigit mengatakan bahwa Polri harus berperan menjadi problem solver atau pemecah masalah di tengah situasi Kamtibmas.

Baca Juga: Tinjau Vaksinasi di Banjarmasin, Kapolri Minta PPKM Mikro Kembali Diaktifkan

"Terkait dengan perkembangan eskalasi tentunya yang berdampak pada meningkatnya situasi kamtibmas," ujar Kapolri.

"Jadi tetap tujuan utamanya bagaimana menyelesaikan masalah sebelum jadi besar dan Polri menjadi problem solver yang kemudian mengomunikasikan dengan pihak terkait sehingga masalah bisa selesai."

Ia mengatakan perlu juga diperhatikan dalam penggunaan tahapan kekuatan, dengan menggunakan SOP yang sudah dipersiapkan karena tahapan-tahapannya sudah diatur.

Baca Juga: Kapolri, Menkes, dan Kepala BNPB Tinjau Langsung Vaksinasi Massal di Stadion Patriot Candrabhaga

"Pelanggaran terhadap SOP, tentunya ada sanksi yang harus dihadapi apakah itu etik atau sanksi lain yang sudah diatur sehingga semua tentunya bisa berjalan," tuturnya.

"Kapan harus melaksanakan gerakan secara tegas namun terukur sesuai dengan tahapan, kapan harus tampil secara humanis untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah warga."

Baca Juga: Blak-blakan! Orangtua Murid Lapor Wali Kota Medan Soal Dugaan Uang Indonesia Pintar Ditilap Kepsek