Ngabalin Respons YLBHI yang Sejajarkan Pembangunan Era Jokowi dengan Era Soeharto: Itu Tendensius

JAKARTA, KOMPAS.TV - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tidak terima Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyejajarkan pembangunan di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan era Soeharto.

Bagi Ngabalin, pembangunan di era Presiden Jokowi dan Soeharto berbeda.

Apalagi, kata dia, sejak periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi selalu terbuka dan menerima kritik dan masukan.

“Baiknya Anda tahu fenomena politik orang bernegara, karena kalau Anda kritik tanpa memberi fakta dan data, itu artinya pertama Anda tendensius, yang kedua Anda bisa memfitnah, yang ketiga yang paling tidak bermartabat lagi, itu artinya kamu sangat iri,” ucap Ngabalin, Senin (14/2/2022).

Baca Juga: YLBHI Sebut Klaim Polisi Tangkap Warga yang Bawa Senjata Tajam Penyesatan Informasi

“Please ya jaga hatimu, kemudian buka hati, pikiran, dan niat baikmu agar kau bisa menjadi warga negara yang baik dan memberikan pembelajaran dan pencerahan kepada publik,” tambahnya.

Ngabalin lebih lanjut mengaku bingung, bagaimana mungkin penanganan kasus di Wadas menjadi ukuran pembangunan di era Presiden Jokowi sehingga kemudian disejajarkan dengan era Presiden Soeharto.

“Bagaimana mungkin, penanganan kasus itu ada di Purworejo itu disejajarkan dengan Presiden Soeharto, sementara di sana ada bupatinya, itu pun langsung ke lokasi. Supaya Anda bisa melihat dan menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi,” ujarnya.

“Karena kepala kantor staf kepresidenan untuk buat timnya langsung turun ke lapangan dan memberikan input kepada kita dan kami melaporkan kepada presiden atas kejadian yang sesungguhnya,” tambahnya.

Sebelumnya, YLBHI mengunggah ulang (repost) unggahan akun Instagram Fraksi Rakyat Indonesia, @fraksirakyat_id.

Dalam unggahan akun @yayasanlbhindonesia yang dilihat KOMPAS TV pada Senin (14/2/2022) tersebut, foto Presiden Jokowi disejajarkan dengan foto mantan Presiden Soeharto, dengan tulisan "10 persamaan pemerintahan Jokowi & Orde Baru."