Jaminan Hari Tua Baru Bisa Cair Usia 56 Tahun, KSPI: Pemerintah Tidak Bosan Menindas Buruh

JAKARTA, KOMPAS.TV – Aturan baru soal pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa cari saat peserta Jamsostek berusia 56 tahun menuai kecaman dari berbagai pihak.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) termasuk salah satu yang mengecap aturan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentan Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua tersebut.

Presiden KSPI Said Iqbal dengan tegas mengatakan, aturan tersebut merepresentasikan watak pemerintah yang tak bosan menindas buruh.

“Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh,” kata Said dalam siaran pers, dikutip dari Kontan.co.id, Sabtu (13/2/2022).

Baca Juga: Aturan Baru, Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan Baru Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun

Said Iqbal menggambarkan aturan semena-mena tersebut kepada buruh yang di-PHK saat usia 30 tahun. Artinya, buruh harus menunggu selama 26 tahun lamanya untuk mendapatkan Jaminan Hari Tua.

Tak hanya itu, Saiq Iqbal juga membeberkan aturan pemerintah lainnya yang tidak memedulikan nasib buruk, yakni diterbitkannya PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Menurut KSPI, peraturan tersebut membuat upah buruh di sejumlah daerah masih rendah. Beberapa bahkan tidak naik, dan jika naik pun besaran kenaikan upah per hari masih kecil.

“Kenaikan per hari di kisaran Rp1.200, sedangkan ke toilet saja besarnya Rp2.000.”

Lebih lanjut, Said Iqbal menilai pemerintah bak menjilat ludah sendiri karena sebelumnya Presiden Joko Widodo memberikan perintah ke Menteri Ketenagakerjaan untuk membuat aturan soal JHT.

Baca Juga: Termasuk Meratakan Gigi, Ini Daftar 21 Layanan Kesehatan yang Tidak Ditanggung BPJS

Presiden Jokowi meminta agar JHT butuh yang mengalami PHK dapar cair setelah satu bulan pasca di PHK.

“Pemnaker ini menjilat ludah sendiri dari kebihakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh yang ter-PHK,” ujarnya.

KSIP menegaskan Menteri Ketenagakerjaan untuk mencabut Permenaker 2/2022 itu karena dinilai kejam bagi buruh dan keluarga.

Demi mendesak Menaker untuk mencabut peraturan tersebut, KSPI berencana melakukan unjuk rasa ke Kantor Kemenaker RI bersama Partai Buruh.