Presiden AS akan Pecah 7 Miliar Dolar Dana Pemerintah Afghanistan yang Dibekukan dan Berada di AS

WASHINGTON, KOMPAS.TV — Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif pada Jumat (11/2/2022) waktu Washington untuk memindahkan USD 7 miliar aset bank sentral Afghanistan yang dibekukan dalam sistem perbankan AS.

Seperti dilansir Associated Press, dana tersebut akan digunakan untuk mendanai bantuan kemanusiaan di Afghanistan dan untuk kompensasi atau santunan bagi para korban serangan 11 September 2001, menurut seorang pejabat AS yang mengetahui keputusan tersebut.

Perintah itu akan mengharuskan lembaga keuangan AS untuk memfasilitasi akses ke aset senilai USD 3,5 miliar untuk bantuan Afghanistan dan kebutuhan dasar rakyat Afganistan.

Sisanya USD 3,5 miliar akan tetap berada di Amerika Serikat dan digunakan untuk mendanai proses pengadilan yang sedang berlangsung oleh para korban terorisme AS, kata pejabat itu.

Pejabat itu berbicara dengan syarat anonim karena keputusan itu belum diumumkan secara resmi.

Pendanaan internasional ke Afghanistan ditangguhkan dan miliaran dolar aset negara itu di luar negeri, sebagian besar di Amerika Serikat, dibekukan setelah Taliban menguasai negara itu pada Agustus tahun lalu.

Ekonomi negara yang lama bermasalah itu mengalami kehancuran sejak pengambilalihan Taliban. Hampir 80 persen anggaran pemerintah Afghanistan sebelumnya berasal dari komunitas internasional.

Anggaran pemerintah Afghanistan yang kini dipotong, sebelumnya membiayai rumah sakit, sekolah, pabrik, dan kementerian pemerintah.

Keputusasaan untuk kebutuhan dasar seperti itu semakin diperburuk oleh pandemi Covid-19 serta kekurangan perawatan kesehatan, kekeringan, dan kekurangan gizi.

Baca Juga: Di Afghanistan, Lonjakan Covid-19 Varian Omicron Hantam Sistem Kesehatan yang Sudah Runtuh

Kurangnya dana menyebabkan lonjakan angka kemiskinan dan kelompok-kelompok bantuan memperingatkan bencana kemanusiaan parah di depan mata rakyat Afghanistan.

Pegawai negeri, mulai dari dokter hingga guru dan pegawai negeri sipil sudah berbulan-bulan tidak digaji.

Sementara itu, bank membatasi berapa banyak uang yang dapat ditarik oleh pemegang rekening.

Pejabat itu mencatat pengadilan Amerika Serikat di mana korban 9/11 mengajukan klaim terhadap Taliban juga harus mengambil tindakan agar para korban diberi kompensasi.

Departemen Kehakiman memberi isyarat beberapa bulan yang lalu, pemerintahan Biden siap untuk campur tangan dalam gugatan federal yang diajukan oleh korban 9/11 dan keluarga korban di New York City dengan mengajukan apa yang dikenal sebagai “pernyataan kepentingan.”