Politikus PKS Ingatkan Jokowi: Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara Jangan Buru-buru

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak buru-buru dalam memutuskan waktu dimulainya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Sebab, pemerintah harus mencermati dan menjalankan setiap pendapat para ahli terkait potensi terjadinya bencana geologi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Pemerintah semestinya memperhatikan betul pandangan dari para ahli geologi. Soal pemindahan IKN, jangan dilakukan secara terburu-buru, apalagi di tengah pandemi Covid-19, varian Omicron tengah mendaki puncak," kata Mulyanto, Senin (7/2/2022).

Baca Juga: Faisal Basri Nilai Ibu Kota Baru Bebannya Berat Sekali, Mengapa? | Rosi

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menjelaskan, terkait potensi adanya bencana geologi karena imbas adanya pembangunan IKN di wilayah tersebut harus dikaji lebih mendalam oleh pemerintah.

Hal ini terkait dengan keselamatan penduduk dan juga kondisi keamanan IKN baru dalam jangka panjang. 

"Perlu studi yang mendalam untuk dapat memetakan kondisi bawah tanah wilayah IKN," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus menyusun peta detail geologi teknik di wilayah IKN tersebut sehingga mengetahui secara persis daerah-daerah mana yang rawan bencana, kemudian melakukan mitigasi spesifik.  "Langkah itu penting untuk memberi rasa aman bagi masyarakat," katanya.

Baca Juga: Wagub DKI: Jakarta Dukung Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Sebelumnya, Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan, pihaknya mendorong kementerian/lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan IKN Nusantara tahap satu di Kalimantan Timur, yang dimulai pada 2022-2024. 

Dia menuturkan, pembangunan dan pemindahan IKN pada tahap satu (2022-2024) akan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar. 

"Sarana utama, pemindahan ASN termasuk TNI/Polri, inisiasi sektor-sektor ekonomi, dan kepindahan presiden ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sebelum 16 Agustus 2024," ujar Febry dalam keterangan pers-nya pada Rabu (2/2/2022).