Erick Thohir soal Harga Minyak Goreng: Tak Bisa Diselesaikan Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri BUMN Erick Thohir mengajak masyarakat untuk bergotong-royong, mengawasi, serta mengatasi persoalan lonjakan harga minyak goreng.

Menurut Erick, kenaikan harga minyak goreng tidak mungkin bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

"Kita harap gotong royong antara BUMN, pemerintah daerah, pusat, swasta, menyelesaikan persoalan ini bersama. Tidak mungkin selesai kalau sendiri," kata Erick saat kunjungan kerja ke Cikarang, Jawa Barat, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga: Minyak Goreng Murah Mulai Tersedia di Pasar Tradisional

"Seperti penanganan COVID itu sama-sama, TNI-Polri, pusat, pemda, alim ulama, tokoh masyarakat, DPR, DPRD, semua melakukan hal itu," tambahnya.

Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian BUMN telah melakukan operasi pasar minyak goreng di sejumlah daerah. Seperti Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

"Sudah kita lakukan operasi pasar satu harga Rp14.000 sebanyak 750.000 liter per bulan, dari kebutuhan 9 juta liter," ujar Erick.

Ia menyebut, BUMN hanya menguasai produksi sebanyak 4 persen dari total pasar minyak goreng. Sisanya 56 persen dikelola swasta, sedangkan 40 persen oleh petani.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Dipasaran Masih Mahal, Pedagang Sebut Stok Lama

"Terkait dugaan kartel minyak, kami masih tunggu hasilnya. Kalau kami BUMN produksinya cuma empat persen saja," ucapnya.

Erick menegaskan, pemerintah akan selalu hadir mencari solusi di setiap masalah yang membebani hidup masyarakat.

"Pemerintah selalu hadir di tengah masyarakat, saya pastikan itu. Termasuk keluhan pedagang bakso tadi soal kenaikan harga daging sapi serta minyak goreng," lanjutnya.

Baca Juga: PKS Heran Indonesia Pengekspor Minyak Sawit Mentah Terbesar di Dunia, Tapi Minyak Goreng Mahal

Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah skema bantuan pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tetap berkembang menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19.

"Di Kementerian BUMN ada program PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekar, di kementerian-kementerian terkait lainnya juga sudah menyiapkan program pemberdayaan pelaku UMKM agar terus berkembang dan semakin berdaya saing," pungkasnya