JAKARTA, KOMPAS.TV – Urgensi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur salah satunya adalah mengurangi beban ekologis Pulau Jawa khususnya di Jabodetabek.
Hal itu dikatakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Mohammad Roudo.
Menurutnya, beban DKI Jakarta dari sisi daya dukung dan konsentrasi ekonomi memang sangat tumbuh di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali. Namun, pemerintah pada 2045 memiliki visi untuk melakukan sharing pembangunan dan ekonomi dapat terbagi bebannya untuk wilayah lainnya.
"Pemilihan dari daerah Timur ini belum cukup sukses sehingga ini salah satu upaya bagaimana lakukan transformasi ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah. Pemerataan dengan benar-benar bangun pusat pertumbuhan baru yang nyata," kata Roudo dalam Forum Merdeka Barat (FMB), Rabu (2/2/2022), dilansir dari Antara.
Roudo pun menegaskan, rencana pemindahan IKN ini telah berdasarkan kajian, penelitian, dan konsultasi publik yang cukup lama, yakni dua hingga tiga tahun ke belakang.
Baca Juga: Pemerintah Klaim Dapat Dukungan Warga Lokal soal IKN, Petani Adat: yang Diundang Hanya Elite
Kalimantan Timur dipillih sebagai lokasi IKN baru, dikatakannya karena sektor logistik di Kalimantan Timur dinilai sudah sangat siap.
Lebih jauh, ia memaparkan, untuk logistik ada di Balikpapan dan kota pemerintahan di Samarinda. Dengan IKN baru di PPU dan Kukar (Kutai Kartanegara) tidak menjadi masalah karena dukungan logistik sudah sangat baik.
Kemudian, dari sisi kehidupan biotanya, ada endemik tertentu sehingga kehidupan bisa bertahan lebih lama di Kalimantan Timur.
"Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh Presiden Jokowi, Ini saatnya pindah ibukota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045," tutur Roudo.
Di samping itu, disampaikan pula bahwa pemerintah berkomitmen menjaga Pulau Kalimantan sebagai paru-paru dunia, menjamin posisi masyarakat adat, dan pelestarian aneka ragam hayati termasuk perlindungan spesies orang utan.
Roudo menilai, pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan keputusan yang tepat. Melihat, Indonesia tengah memiliki kekuatan bonus demografi sehingga banyak penduduk produktif. Namun, apabila hanya dikonsentrasikan di wilayah Sumatera dan Jawa, maka transformasi ekonomi tidak akan terwujud.
Tak hanya itu, pemindahan IKN, dikatakannnya juga dapat menjadi upaya mengatasi dampak pandemi di sektor ekonomi, di mana akan dilakukan transformasi enam klaster industri dan dua klaster pendukung.
"Kali ini bergerak, bisa menambah multiplier efek sektor ekonomi lainnya dan bisa memulihkan dampak ekonomi," ucapnya.
Sumber : Kompas TV/Antara
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.