Menteri LHK dan Ketua PBNU Teken Nota Kesepahaman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya melakukan penandatangan Nota Kesepahaman dengan Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf terkait kerja sama dalam upaya Pelestarian, Pemulihan dan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup. 

Nota kesepahaman itu diteken keduanya bersamaan dengan acara Pengukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masa Khidmat 2022 – 2027 dan Harlah ke-96 NU di Balikpapan, Senin (31/01/2022) kemarin.

Menurut Menteri LHK penandatangan Nota Kesepahaman antara Kementerian LHK dan PBNU menjadi salah satu jalan kontribusi warga NU dalam mendorong kemajuan bangsa lewat pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

"Dengan adanya Nota Kesepahaman ini akan melandasi kerjasama dan koordinasi antara KLHK dengan PBNU dalam pelaksanaan program serta membangun sinergi kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan," kata Menteri LHK seperti disampaikan lewat siaran pers, dikutip Selasa (1/2/2022).

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo meminta warga NU yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri dan berjumlah sangat besar untuk berkontribusi menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan keamanusiaan.

Baca Juga: Gus Yahya Bicara Soal Peran dan Strategi Sosial PBNU di Ibu Kota yang Baru

"Dengan jumlah warga NU yang sangat besar, sekitar separuh lebih dari warga muslim Indonesia serta dengan jaringan organisasi yang sangat lengkap yang tersebar di seluruh pelosok negeri dan luar negeri, NU merupakan potensi bangsa yang sangat besar," ujar Presiden.

Presiden pun berujar jika jaringan NU yang besar tersebut digerakkan untuk menggulirkan agenda-agenda strategis nasional, maka akan menjadi kekuatan besar yang sangat potensial.

Namun demikian, semua potensi itu perlu dijahit, perlu dirajut dalam rumah besar NU, sehingga NU bisa makin berperan dalam kemandirian dan kemajuan bangsa.

Meski demikian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa situasi dunia yang cepat berubah turut menuntut hadirnya cara-cara baru yang kreatif dan inovatif.

Oleh karena itu, diperlukan ruang yang lebih besar untuk warga NU tampil dan mengambil peran sentral dalam perkembangan Indonesia yang baru.

"Kenapa saya sampaikan pada Muktamar yang lalu, pemerintah siap memberikan konsesi yang besar tapi secara profesional sesegera mungkin. Saya sudah siapkan. Enggak mungkin saya memberikan ke NU yang kecil-kecil. Saya pastikan yang gede. Insyaallah yang gede," ucap Presiden.

Presiden Jokowi pun meyakini kemandirian dan kewirausahaan sosial di NU akan semakin kokoh dan dapat menjadi bagian penting dari kebijakan transformasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

"Mulai dari transformasi hijau yang berkelanjutan dan inklusif, transformasi digital ekonomi, serta peningkatan kelas UMKM," pungkasnya.

Baca Juga: Pengurus Baru PBNU Masa Khidmah 2022-2027 Resmi Dikukuhkan