Peringatan Satu Tahun Kudeta Myanmar, Puluhan Orang Ditangkap

YANGON, KOMPAS.TV - Pasukan keamanan di Myanmar menangkap puluhan orang dalam upaya pencegahan serangan nasional pada Selasa hari ini (1/2/2022). Hari ini merupakan peringatan satu tahun kudeta di Myanmar.

Penentang kekuasaan militer di Myanmar menyerukan "Pemogokan Senyap" yang bertujuan untuk mengosongkan jalan-jalan kota-kota Myanmar dengan meminta orang-orang tinggal di rumah. Bisnis juga ditutup dari pukul 10 pagi hingga 4 sore, sebagai bentuk protes warga. 

Sedikitnya 58 orang telah ditangkap sejak pekan lalu, setelah memposting pemberitahuan di Facebook bahwa toko dan bisnis mereka akan ditutup pada Selasa. 

Baca Juga: Amerika Serikat Hajar Petinggi Kehakiman Myanmar dengan Sanksi

Orang-orang yang ditangkap berasal dari kota Yangon, Mandalay dan Myawaddy. Myanma Alinn Daily, mereka berprofesi sebagai pemilik toko, pemilik restoran, dokter, penata rias, pemilik bengkel ponsel dan peramal.

Sementara pemerintah mengeluarkan peringatan resmi bahwa orang-orang yang ikut dalam pemogokan dapat ditangkap dan diadili. 

Orang-orang yang ditangkap mengaku menerima tindakan keras yang dikonfirmasi oleh teman dan keluarga mereka.

"Halaman (Facebook) mereka mengumumkan bahwa mereka akan tutup pada 1 Februari dengan menggunakan kata-kata 'Silent Strike,' dan kafe itu kemudian disita," ujar salah satu pekerja kafe kepada The Associated Press.

Baca Juga: Sekjen PBB Desak Junta Militer Myanmar Izinkan Akses Bantuan Kemanusiaan

Peringatan pemerintah menimbulkan dilema bagi pemilik bisnis etnis Tionghoa karena hari Selasa merupakan peringatan Imlek, saat banyak warga Tionghoa yang menutup tokonya untuk pergi berlibur.

Presiden Joe Biden dalam sebuah pernyataan yang menandai peringatan itu menyerukan militer untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan tahanan lainnya dan terlibat dalam dialog yang berarti untuk mengembalikan Myanmar ke jalan menuju demokrasi. 

Departemen Luar Negeri AS juga mengatakan sedang bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana Myanmar menjadi salah satu anggotanya, untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas pengambilalihan itu.