PKS: Pemerintah Harus Evaluasi Kebijakan Penanganan Omicron

JAKARTA, KOMPAS TV - Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) perawatan pasien Covid-19 di Jakarta terus meningkat.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar transparan dalam pengambilan langkah antisipatif terkait  Omicron. 

Ia berharap pemerintah mengevaluasi beberapa hal penting dalam penanganan Omicron, antara lain, memperkuat tindakan pencegahan di masyarakat pada semua tatanan tempat kerja dan interaksi sosial ekonomi dengan disiplin prokes dan peningkatan testing dan tracing.

Baca Juga: Omicron Naik, Pangdam Jaya Cek Kesiapan Rusun Daan Mogot Sebagai Lokasi Isolasi Pasien Covid-19

"Tracing kasus Omicron harus dilakukan dengan serius dan teliti. Perbanyak testing untuk mengcover kasus harian dengan alat tes khusus. Pemerintah pun harus merespon dengan baik kebutuhan rumah sakit akan alat dan dukungan infrastruktur lainnya. Jangan sampai rumah sakit enggan menerima pasien karena kurangnya dukungan ketersediaan alat dan cover pembiayaan," kata Netty kepada wartawan, Senin (31/1/2022).

Ia meminta pemerintah untuk memberikan informasi yang tepat ihwal gejala Omicron kepada masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat lengah akibat informasi yang mengatakan  bahwa Omicron tidak separah varian Delta. Benarkah Omicron tidak berbahaya? Tapi mengapa jumlah ranjang terisi di rumah sakit makin meningkat, termasuk ruang ICU?" ujarnya.  

Baca Juga: RSPI Sulianti Saroso Rawat Lebih dari 130 Pasien Covid-19 Varian Omicron

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan hingga 26 Januari 2022, total pasien yang sudah terkonfirmasi Covid-19 Omicron di Indonesia berjumlah 1.988 orang, dan 3 diantaranya meninggal dunia. 

Anggota Komisi IX DPR ini meminta masyarakat agar membangun kewaspadaan terhadap Omicron.  

"Meskipun pasien meninggal disebabkan oleh akumulasi komorbid yang dideritanya, namun masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya adalah dengan menunda kepergian ke luar negeri. Diketahui,  mayoritas suspek adalah pelaku perjalanan luar negeri," katanya.

Baca Juga: Wajib Tahu, PDPI Imbau Masyarakat untuk Tidak Remehkan Virus Corona Varian Omicron

Selain itu, yang perlu diperhatikan pemerintah adalah kendala dalam cara mendeteksi jenis varian ini yang harus menggunakan tes khusus, tidak bisa dengan tes PCR dan antigen biasa. 

"Pemerintah harus memastikan kemampuan testing di daerah dalam  mendeteksi varian secara lebih spesifik," katanya.