JK: Aksi Terorisme Berasal dari Rumah Kontrakan, Kenapa Masjid yang Dipetakan?

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Polri diketahui berencana memetakan masjid-masjid di Indonesia dalam upaya mencegah paham radikalisme dan terorisme.

Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Polri Brigjen Umar Effendi mengatakan, pemetaan msjid merupakan salah satu upaya menangkal paham ekstremisme dan radikalisme.

Itu disampaikan dalam agenda Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah dalam Mencegah Ekstremisme dan Terorisme yang digelar MUI, Rabu (26/01/2022).

Rencana itu pun direspons Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK). 

Baca Juga: JK: Tak Semua Penceramah di Masjid yang Mengkritik Pemerintah Itu Radikal dan Mengacau Negara

Ia menegaskan, tidak ada paham radikalisme yang pernah mengacau negara lewat masjid.  

"Tidak ada yang pernah mengacau negara itu lewat masjid. Tak pernah ada baiat di masjid, macam-macam," kata JK usai salat Jumat dan silaturrahmi dengan Pengurus Masjid Al-Markaz Al-Islam di Makassar, Jumat (28/01/2022).

JK menambahkan, aksi radikalisme justru berasal dari rumah kontrakan. Seperti aksi-aksi pembuatan bom, membentuk kelompok-kelompok dan jaringan, bahkan membuat aksi radikalisme. 

Sehingga JK mendorong untuk memeriksa semua rumah kontrakan.

"Kalau masalahnya begitu. Periksa semua rumah-rumah kontrakan," tegas JK lagi.

Baca Juga: Pidato Jenderal Dudung Soal Radikalisme Dapat Dukungan dari Ketua MKI dan Direktur JMI

Soal Isi Ceramah di Masjid

Menanggapi tentang sejumlah ustaz atau penceramah yang menyampaikan amar makruf nahi mungkar di masjid dengan cara mengkritik, JK beranggapan, bahwa hal itu memang ada. 

Tapi kata dia, itu tergantung tema yang disampaikan setiap penceramah. Dan JK memastikan, bahwa hanya sebatas kritik.

"Kalau ada yang mengkritik itu saya yakin sifatnya untuk amar makruf nahi mungkar. Bukan dalam rangka meruntuhkan negara," kata mantan Wapres RI ke-10 dan ke-12 itu lagi.

Sebaliknya, jika memang ada yang bicara di masjid ingin memberontak pada negara. JK mempersilakan pemerintah untuk bertindak tegas. 

"Silakan ditangkap. Tapi tidak secara umum masjid begitu," ungkap JK.

Baca Juga: Pidato Jenderal Dudung Soal Radikalisme Dapat Dukungan dari Ketua MKI dan Direktur JMI