Perusahaan Besar AS Tekan Joe Biden dan Kongres untuk Berhati-hati Jatuhkan Sanksi Rusia

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Presiden Amerika Serikat Joe Biden beberapa waktu terakhir mengancam akan menjatuhkan sanksi yang menghancurkan pada Rusia jika pemimpin Vladimir Putin memberi perintah menyerang Ukraina. Tetapi beberapa perusahaan besar dan kelompok bisnis Amerika Serikat mendesak Gedung Putih dan anggota parlemen untuk berhati-hati, seperti dilansir Straits Times, Rabu, (26/1/2022).

Sebuah kelompok perdagangan yang mewakili Chevron, General Electric dan perusahaan besar AS lainnya yang melakukan bisnis di Rusia meminta Gedung Putih mempertimbangkan untuk mengizinkan mereka memenuhi komitmen, dan mempertimbangkan produk-produk yang bisa dikecualikan saat membuat sanksi apa pun terhadap Rusia.

Pada saat yang sama, perusahaan energi besar mendorong Kongres untuk membatasi ruang lingkup dan kerangka waktu mereka.

"Pemerintahan Biden dan Kongres perlu "mendapatkan perincian yang benar jika mereka harus menindaklanjuti ancaman sanksi," kata Jake Colvin, presiden Dewan Perdagangan Luar Negeri Nasional, hari Senin (24/1/2022).

"Rincian itu harus mencakup pertimbangan pelabuhan yang aman atau periode jeda untuk memungkinkan perusahaan memenuhi kontrak dan kewajiban yang ada, serta pengecualian untuk obat-obatan yang menyelamatkan jiwa dan pertimbangan kemanusiaan lainnya yang konsisten dengan kebijakan luar negeri AS yang sudah berlangsung lama," kata Colvin.

Perusahaan-perusahaan energi juga melobi langsung anggota parlemen AS agar memperjuangkan adanya pengaturan waktu tertentu sehingga aset mereka tidak disita, jika mereka tidak dapat memenuhi perjanjian bisnis di Rusia, kata seorang pembantu kongres seperti dikutip Straits Times.

American Petroleum Institute API, organisasi lobi terbesar AS untuk pengebor minyak dan gas, membahas sanksi terhadap Rusia dengan kantor kongres.

"Sanksi harus ditargetkan semaksimal mungkin untuk membatasi potensi kerugian pada daya saing perusahaan AS," kata juru bicara API.

Sanksi ekspor biasanya bertahap, memberi waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk menghentikan bisnis mereka secara bertahap, atau memastikan kedatangan pengiriman agar sesuai komitmen, kata William Reinsch, mantan pejabat senior Departemen Perdagangan AS.

Namun dalam kasus ini, sanksi kemungkinan akan diterapkan secara tiba-tiba, di tengah krisis, membuat periode penghentian lebih sulit untuk dilaksanakan, katanya.