Tagih Janji Pertamina, Kades di Kawasan Proyek Kilang Tuban Ancam Lapor Pegawai ke Ahok

TUBAN, KOMPAS.TV - Sejumlah warga Desa Wadung di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang menjadi miliader setelah menjual tanahnya ke proyek kilang minyak Tuban milik Pertamina melakukan unjuk rasa.

Aksi tersebut dilakukan untuk menagih janji PT Pertamina Grass Root Refinery (GRR) terkait memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja.

Kepala Desa Wadung Sasmito menyatakan janji itu diungkapkan kala proses pembebasan lahan. Namun, Sasmito mengatakan pegawai Pertamina tak bisa berkomunikasi dengan baik ketika bertemu dengan warga sekitar.

Pihaknya mengancam akan melaporkan pegawai Pertamina ke Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai buntut dari komunikasi yang dinilai buruk.

Baca Juga: Pengakuan Warga Kampung Miliarder Tuban yang Menyesal Usai Jual Tanah: Kini Tak Punya Penghasilan

"Kalau cara komunikasi pegawai Pertamina di kilang minyak buruk, saya akan laporkan ke Pak Ahok. Saya akan katakan kalau pegawai di Tuban tak becus untuk komunikasi dengan warga sekitar kilang," kata Sasmito dikutip dari Kompas.com, Senin (24/1/2022).

Sasmito melanjutkan upaya pejabat Kecamatan Jenu yang menjembatani keperluan warga terkait janjir tersebut tak direspons dengan baik oleh pegawai Pertamina.

"Program kilang minyak jangan dirusak oleh komunikasi yang buruk. Selama ini, kades menjadi bemper kilang karena terkesan diadu domba ketika ada lowongan pekerjaan," tegasnya.

Sasmito meminta pegawai Pertamina untuk memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat terlebih untuk urusan pekerjaan.

Baca Juga: Warga Kampung Miliarder Tuban Kini Menyesal Jual Tanah ke Pertamina

"Terkait kebutuhan tenaga kerja yang bisa dikerjakan warga lokal, khususnya dalam rekrutmen sekuriti untuk diprioritaskan warga lokal di desa sekitar," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Beji Arifin menambahkan para kepala desa ingin adanya komunikasi dengan pemerintah desa terkait sosialisasi sebelum perekrutan.

Arifin menakutkan adanya miskomunikasi soal tata cara tes dan kades menjadi sasaran kecurigaan dan amarah warga.

"Seperti tes sekuriti ada yang tanda tangan dan ada yang tidak, bagi peserta yang tidak tanda tangan langsung mencurigai kalau pesanan kades," sambung Arifin.

Belum ada tanggapan dari pihak Pertamina terkait permasalahan ini.

Perwakilan PT Pertamina GRR Solikhin mengatakan akan menyampaikan tuntutan warga ke manajemen pusat.