SUMATERA SELATAN, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mengeluarkan subsidi Rp70 Triliun apabila penggunaan elpiji di masa mendatang distop dan beralih ke Dimetil Eter (DME).
Jokowi pun menuturkan, pada tahap awal berproduksi, proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter diprediksi bisa mengurangi subsidi dari APBN Rp7 triliun kurang lebih.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi saat Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batubara menjadi Dimetil Eter di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (24/1/2022).
“Kalau semua elpiji nanti distop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali Rp60-Rp70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar,” ujarnya.
Baca Juga: Saat Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batubara, Jokowi Sebut Ada yang Nyaman dengan Impor
“Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” tambah Presiden Jokowi.
Sebab, kata Presiden, impor elpiji Indonesia sangat besar atau mencapai Rp80 Triliun dari kebutuhan ratusan triliun.
“Rp80 triliun itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya sudah sangat tinggi sekali, subsidinya antara Rp60 sampai Rp70 triliun. Pertanyaan saya apakah ini mau kita terus terus kan?,” kata Presiden.
“Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya kita memiliki raw materialnya, yaitu batubara yang dirubah menjadi DME,” tambahnya.
Oleh karena itu, Presiden mengapresiasi pernyataan Menteri Bahlil yang mengatakan proyek hilirisasi batubara akan membuka lapangan pekerjaan hingga 12 ribu.
“Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta, itu yang langsung, yang tidak langsung biasanya dua sampai tiga kali lipat,” ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga: Bahlil: Proyek Hilirisasi Batubara Jadi Dimetil Eter Full Investasi Amerika Senilai Rp33 Triliun
“Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus, tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini, untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Produk dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan, jangan ada undur-undur lagi,” tambahnya.
Penekanan itu disampaikan Presiden Jokowi, sebab ia menyadari ada pihak-pihak yang nyaman dengan impor padahal negara dan rakyat dirugikan.
“Banyak memang, ini perintah udah 6 tahun yang lalu saya sampaikan, tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor, ada yang nyaman dengan impor,” ucap Presiden Jokowi.
“Memang duduk di zona nyaman tuh paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” tambah Presiden Jokowi.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.