JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Pramono Anung kembali mengurai kisah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada masa lalu.
Dia mengungkapkan, Megawati pernah mengancam memecat kadernya yang berniat mengajukan interupsi saat Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan nota keuangan pada sidang tahunan 17 Agustus.
Hal tersebut disampaikan Pramono dalam acara 'Sikap Hidup Merawat Pertiwi' yang juga acara Hari Ulang Tahun Megawati ke-75, Minggu (23/1/2022).
"Bu Mega itu selalu mengajarkan terhadap konstitusi. Bahkan pernah kejadian di tahun 2005 atau 2006 pada waktu itu, teman-teman akan lakukan interupsi di sidang 17 Agustus-an pada waktu Presiden sampaikan Nota Keuangan," kata Pramono.
"Itu Ibu (Mega) marah sekali, marah dan memberikan perintah, pada waktu itu saya masih sekjen. Siapapun yang lakukan interupsi kepada presiden, presidennya pada waktu itu Pak SBY, saya akan pecat saat itu juga," imbuhnya menirukan ucapan Megawati saat itu.
Sebagai informasi, pidato Nota Keuangan disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI yang digelar setiap menjelang HUT RI 17 Agustus.
Sidang ini digelar sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Presiden dan Lembaga Negara.
Selain pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara, dalam sidang tahunan tersebut, presiden yang menjabat juga akan menyampaikan pidato dalam rangka HUT RI, hingga pidato penyampaian RAPBN serta Nota Keuangan.
Baca Juga: 'Merawat Pertiwi' Jadi Kado DPP PDIP ke Megawati Soekarnoputri yang Ulang Tahun
Pramono kemudian mengatakan alasan di balik sikap Megawati itu. Ia menyebut, hal itu karena Presiden ke-5 RI tersebut sangat memegang teguh konstitusi.
"Kenapa itu dilakukan? Karena beliau menjaga marwah konstitusi," jelasnya.
Dia menuturkan, meski posisi PDIP saat itu berada di luar kekuasaan, namun para kader harus tetap menghormati konstitusi yang ada.
Sebab itu, Pramono menilai Megawati berpandangan bahwa tidak tepat menyampaikan interupsi di situasi tersebut.
"Jadi kita boleh berbeda pendapat, berseberangan, tetapi kita harus taat patuh tunduk pada konstitusi. Itu menjadi hal yang selalu diajarkan Bu Mega, termasuk pada saat ini," jelasnya.
"Termasuk juga saat ini bahwa kita menjadi bagian dari pemerintah, tentunya kita juga selain memberikan dukungan kepada pemerintah, tentunya dalam hal tertentu kalau ada kemudian kebijakan yang dianggap tidak benar, kita juga harus bisa memberikan kritik dan alternatif untuk itu," imbuhnya.
Lebih lanjut Pramono menyebut gaya politik Megawati selalu sama yakni politik jangka panjang dan tenang.
"Politik Ibu Ketua Umum itu kan politik yang jangka panjang dan selalu tenang. Tidak grudak-gruduk, tidak gopoh-gopoh, tidak berubah," tegasnya.
Baca Juga: Megawati Ulang Tahun ke-75: Pengelola SPBU yang Terjun Politik hingga Jadi Presiden Wanita Pertama
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.