PKS: Ada Banyak Kelompok Masyarakat yang Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara

KOMPAS.TV - Rencana pemindahan ibu kota negara masih menjadi perbincangan hangat, sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengumumkan nama ibu kota baru Indonesia yakni Nusantara.

Pengumuman Nusantara sebagai nama ibu kota baru dilakukan Menteri PPN Kepala Bappenas saat rapat bersama panja RUU ibu kota negara, Senin (17/01) siang.

Suharso menyebut, nama Nusantara sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Nama Nusantara dipilih pemerintah karena telah dikenal masyarakat luas baik dalam negeri maupun global dan sudah menjadi ikon Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kemungkinan Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN pada 2024

Presiden Joko Widodo menyebut, pemindahan ibu kota baru menjadi bagian dari transformasi besar-besaran yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industri besar yang kompetitif di tingkat global.

Namun PKS menyebut ada banyak pihak yang menolak rencana ini sehingga harus dilakukan referendum.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, bahkan sesudah pengesahan RUU IKN, kelompok masyarakat di Kaltim membuat suatu koalisi namnya koalisi masyarakat Kaltim, merek menolak UU IKN.