Waspada Omicron, Luhut Minta Perkantoran Kembali WFH

JAKARTA, KOMPAS.TV - Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau agar perkantoran dapat kembali menerapkan work from home (WFH).

Hal ini dalam rangka kewaspadaan diri dari peningkatan varian Covid-19 Omicron di Tanah Air.

"Jika ada opsi WFH masih tetap mampu mencapai tingkat produktivitas, kita serahkan kepada pimpinan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya mengimbau opsi tersebut bisa diambil," kata Luhut dalam keterangan pers secara vitrual, Minggu (16/1/2022). 

Meski tak wajib, namun Luhut meyakini kebijakan ini dapat menekan laju penyebaran kasus Covid-19 di tanah air. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini meminta aktivitas di perkantoran paling banyak dilakukan dengan kapasitas 75 persen saja.

"Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, tidak perlu semua hadir. Jadi diatur saja, lihat situasinya, apakah dibikin 75 persen untuk dua minggu ke depan, itu bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing," tegasnya. 

Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau kantor-kantor kementerian lembaga pemerintah untuk mengurangi kegiatan atau rapat secara offline (luring). 

"Saya mengimbau kepada seluruh kementerian dan lembaga agar meminimalkan kegiatan rapat-rapat dilakukan offline atau luring dan sebisa mungkin dilakukan secara daring," ungkapnya. 

Baca Juga: Omicron Mengganas, Luhut: Asesmen PPKM Kembali Digelar Seminggu Sekali

"Tapi tidak juga melarang untuk ketemu, saya serahkan kepada teman-teman untuk melakukan asesmen sendiri," lanjutnya. 

Lebih lanjut Luhut menuturkan kasus harian Covid-19 di Indonesia telah menembus lebih dari 1.000 orang per hari, meski telah kembali turun ke 800-an.

Dia menekankan peningkatan kasus ini harus terus diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak yang lebih parah. 

Terlebih, merujuk data Satgas Covid-19 kasus positif akibat varian Omicron sudah memasuki tahap transmisi lokal.

Kasus transmisi lokal, kata dia, kini bahkan lebih tinggi dibanding kasus yang diakibatkan dari perjalanan luar negeri.

Karena itu, pemerintah meminta masyarakat untuk dapat membatasi kegiatan di luar rumah serta dapat membatasi diri untuk bepergian ke luar negeri.

"Pejabat-pejabat pemerintah malah sudah dilarang tidak melakukan perjalanan ke luar negeri dalam 3 minggu ke depan," tegasnya. 

Baca Juga: Luhut Minta Masyarakat Waspada Varian Omicron, Sebut Kasus Transmisi Lokal Tambah Tinggi