DPR Nilai Menko Polhukam Salah Ambil Kesimpulan Soal Dugaan Proyek Satelit

KOMPAS.TV - Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Mahfud MD menjelaskan, pada tanggal 19 Januari 2015, Satelit Garuda-1 telah keluar orbit dari Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) sehingga terjadi kekosongan pengelolaan oleh Indonesia.

Berdasarkan peraturan International Telecommunication Union (ITU), negara yang telah mendapat hak pengelolaan akan diberi waktu tiga tahun untuk mengisi kembali Slot Orbit tersebut.

Apabila tidak dipenuhi, maka hak pengelolaan Slot Orbit akan gugur secara otomatis dan dapat digunakan oleh negara lain.

Untuk mengisi kekosongan pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT itu, kata Mahfud, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) lalu memenuhi permintaan Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Baca Juga: DPR: Mahfud MD Harus Luruskan Dugaan Korupsi Proyek Satelit

Permintaan itu yakni mendapatkan hak pengelolaan Slot Orbit 123 derajat BT guna membangun Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengatakan, soal korupsi proyek satelit yang disampaikan Menko Polhukam perlu diluruskan.

Effendi pun melihat ada konspirasi kuat yang tidak menginginkan Indonesia memiliki satelit sendiri dan menilai Menko Polhukam mengambil kesimpulan yang salah.