Omicron Mengganas, Luhut: Asesmen PPKM Kembali Digelar Seminggu Sekali

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah akan tetap menggunakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level dalam kegiatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Dia juga menuturkan perpanjangan PPKM Jawa-Bali kembali dilakukan sekali seminggu untuk dapat mengantisipasi perkembangan Omicron yang begitu cepat.

Hal tersebut disampaikan Luhut dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (16/1/2022), secara virtual.

"Pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya, dan menghapus asesmen dua minggu semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini," kata Luhut. 

Pada kesempatan itu, Luhut juga mengatakan berdasarkan data yang diamati dan berkaca dari kasus di Afrika Selatan puncak kasus Omicron di Indonesia diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 2022. 

"Berdasarkan data yang kami amati, berangkat dari trajektori kasus di Afrika Selatan, puncak gelombang-gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini," ujarnya. 

Kendati demikian, dia menegaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi agar tren peningkatan kasus Omicron di Indonesia lebih landai dibandingkan negara lain.

Baca Juga: Luhut Prediksi Puncak Kasus Omicron di Indonesia Terjadi Pertengahan Februari hingga Awal Maret

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju kasus antara lain dengan penegakan protokol kesehatan dan akselerasi vaksinasi.

“Pemerintah akan melakukan akselerasi vaksin booster bagi seluruh masyarakat, utamanya yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan penegakan protokol kesehatan yang dilakukan lebih masif untuk menahan laju penyebaran kasus,” kata Luhut.

Pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia, terutama di provinsi dan kabupaten/kota yang belum mencapai 70 persen dari target sasaran.

Pemerintah, lanjut dia juga telah memastikan sistem kesehatan Indonesia sudah cukup siap menghadapi Omicron.

Namun, dia menekankan langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan prokes merupakan kunci utama dalam menekan laju penularan Covid-19.

"Pemerintah siap, namun kalau masyarakat tidak siap itu juga akan menjadi masalah," tegasnya.

Baca Juga: Menkes: DKI Jakarta Medan Perang Pertama Hadapi Covid-19 Varian Omicron