Kata Andika Perkasa, Soal Proses Hukum Proyek Satelit Militer Kemenhan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah jadi sorotan.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendukung proses hukum tersebut sekalipun ada indikasi keterlibatan personel TNI.

“Saya siap dukung keputusan pemerintah untuk melaksanakan proses hukum ini, kami tunggu nama-namanya yang masuk dalam kewenangan kami.” ujar Andika, Jumat (14/1/2022).

Andika mengatakan, pihaknya sempat dipanggil Menko Polhukam Mahfud pada Kamis (13/1/2022).

“Selasa kemarin saya dipanggil menko polhukam, beliau sampaikan ada indikasi awal beberapa personel tni yang masuk dalam proses hukum.” ujar Andika.

Baca Juga: Kejagung Umumkan Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Satelit Kemhan Sedikitnya Rp786 M

Mahfud membeberkan mengenai proses hukum yang akan ditempuh pemerintah terkait proyek satelit di Kemenhan.

Mahfud mengungkapkan, proyek pengelolaan satelit yang ada di Kemenhan membuat negara merugi ratusan miliar.

Proyek pengelolaan satelit yang dimaksud adalah Satelit Garuda-1.

Mahfud menjelaskan satelit tersebut telah keluar orbit dari slot orbit 123 derajat bujur timur (BT) pada 2015 sehingga terjadi kekosongan pengelolaan satelit oleh Indonesia.

Video Editor: Febi