Filipina Umumkan Pembelian Peluru Kendali Jelajah BrahMos dari India, Laut China Selatan Makin Panas

MANILA, KOMPAS.TV - Menteri Pertahanan Filipina mengumumkan negaranya setuju membeli sistem peluru kendali antikapal dari India. Pembelian itu untuk menopang keamanan negaranya dalam menghadapi agresi China yang meningkat di Laut China Selatan, seperti dilansir Straits Times, Jumat (14/1/2022)

Militer Filipina adalah salah satu yang paling buruk perlengkapannya di Asia ketika pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino, memulai program modernisasi sederhana tahun 2012, tetapi masih belum bisa menandingi tetangganya China.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana memberikan sedikit rincian tentang kontrak senilai hampir USD375 juta yang diberikan kepada BrahMos Aerospace untuk memasok sistem peluru kendali antikapal yang berbasis di darat ke Angkatan Laut Filipina.

BrahMos, perusahaan patungan antara India dan Rusia, mengembangkan rudal jelajah yang menurut Kementerian Pertahanan India adalah yang tercepat di dunia. Filipina akan menjadi negara pertama yang membelinya.

Kesepakatan itu melibatkan tiga unit baterai peluru kendali, pelatihan untuk operator dan pengelola serta dukungan logistik, kata Lorenzana di Facebook di mana ia memposting salinan "Pemberitahuan Penghargaan".

Duterte berusaha untuk memperoleh sistem peluru kendali untuk militer Filipina di bawah program modernisasi yang disebut "Cakrawala Kedua".

"Itu bagian dari pertahanan teritorial kami," kata Kolonel Ramon Zagala, Juru Bicara Angkatan Bersenjata Filipina.

Baca Juga: India Uji Peluru Kendali Balistik Hulu Ledak Nuklir Berdaya Jangkau 5.000km

Sistem itu, kata Kolonel Ramon, akan bertindak sebagai pencegah bagi calon agresor karena dapat mencapai target dari jauh.

Analis militer dan sejarawan Jose Antonio Custodio mengatakan sistem itu kemungkinan akan ditempatkan di sisi barat pulau utama Luzon atau di pulau Palawan, tetapi dia menyampingkan pulau-pulau Spratly karena "kurangnya penyembunyian".

Ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat tahun lalu. Manila dan Beijing saling menuduh melakukan pelanggaran teritorial.

China mengklaim hampir semua jalur air, yang dilalui perdagangan triliunan dolar setiap tahun, dengan klaim yang berbenturan dari Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Taiwan.

Beijing mengabaikan putusan tahun 2016 oleh Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag bahwa klaim historisnya tidak berdasar.

Beijing juga membalas laporan baru Amerika Serikat yang mengatakan klaim maritimnya di Laut Cina Selatan "melanggar hukum", menyebutnya menyesatkan dan distorsi hukum internasional.