AS Berencana Sanksi Putin, Rusia Ancam Kehancuran Hubungan Kedua Negara

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Rencana Amerika Serikat (AS) memberikan sanksi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin membuat negara pecahan Uni Sovyet itu mengeluarkan ancaman.

Rusia mengancam AS, Kamis (13/1/2022), jika hal itu sampai terjadi maka akan menjadi kehancuran hubungan kedua negara.

Sebelumnya pada Rabu (12/1/2022), Senator AS dengan dukungan dari Gedung Putih meluncurkan paket sanksi yang dimaksudkan untuk menghancurkan ekonomi Rusia jika Moskow menyerang Ukraina.

Di antara sanksi itu, ada yang langsung menyerang Putin secara pribadi.

Baca Juga: Xi Jinping Telepon Jokowi, Ternyata China Ingin Terus Berjuang dengan Indonesia Melawan Covid-19

Selain itu, sejumlah pejabat top Rusia termasuk Perdana Menteri (PM) Mikhail Mishustin dan Menteri Luar Negeri, Sergei Lavrov juga terancam sanksi.

Memberi sanksi kepada kepala negara dan pejabat terkemuka merupakan sesuatu yang langka.

AS sendiri sebelumnya telah membatasi paket sanksi kepada pejabat tingkat rendah.

“Memperkenalkan sanksi terhadap kepala pemerintahan atau kepala Rusia adalah tindakan ekstrem yang dapat disamakan dengan putusnya hubungan,” kata Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov berdasarkan laporan TASS dikutip dari The Moscow Times.

“Apa yang akan Rusia lakukan? Rusia akan selalu siap dan bakal melakukan yang terbaik untuk kepetingan negara kami,” ujarnya.

Di bawah rancangan undang-undang, Pemerintah AS akan diminta menyelidiki dan menerbitkan laporan tentang kekayaan dan aset pribadi Putin, anggota keluarganya, dan orang lain yang diyakini AS memiliki aset atas namanya.

Sanksi pribadi yang diberikan AS akan secara efektif melarang individu bepergian ke atau mengakses properti dan rekening bank yang disimpan di sebagian besar negara barat.

Pembicaran antara AS, Rusia dan NATO pada pekan ini, gagal membawa kedua pihak lebih dekat ke resolusi yang disebut Moskow sebagai perbedaan besar dan mendasar.

Baca Juga: Makin Panas dengan AS, Rusia Tak Kesampingkan Gelar Pasukan dan Senjata di Kuba dan Venezuela

Moskow menginginkan garansi legal bahwa NATO tak akan mengakui Ukraina sebagai anggota, dan menyerukan pengerahan di seluruh aliansi untuk dikembalikan ke posisi 1997, sebelum blok itu diperluas ke Eropa Timur.

AS telah mencap proposal itu sebagai “bukan pemulai”, dan pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa dan Brussels pekan ini belum berhasil mendekatkan kedua pihak.

Peskov pun menolak seruan NATO agar Rusia mengurangi ketegangan dengan menarik kembali sekitar 100.000 tentara yang telah dikerahkan di dekat perbatasan Ukraina.

“Hampir tidak mungkin NATO dapat mendikte Rusia di mana ia harus memindahkan pasukan di wilayahnya sendiri,” ujarnya.