Deretan Nama Kandidat Potensial Cagub DKI Jakarta 2024 dari PDIP, Ada Risma hingga Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memiliki banyak kader potensial yang bisa diusung pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024 mendatang. 

Salah satu nama yang muncul dalam bursa Calon Gubernur (Cagub) DKI 2024 untuk menggantikan Anies Baswedan ialah Tri Rismaharini (Risma). 

Hasto menilai sosok Risma sudah teruji saat memimpin sebagai Wali Kota Surabaya. 

"Itu hal yang bagus karena dengan merawat kota menjadi bersih dan sehat, bukankah ini tanggung jawab kita sebagai warga bangsa," kata Hasto di Banjir Kanal Timur, Jakarta Timur, Minggu (9/1/2022). 

Baca Juga: Soal Kandidat Calon Gubernur DKI 2024, Sekjen PDIP; Bu Mega yang Berwenang Menetapkan

Menurutnya, daya kepemimpinan Risma memang pantas dijadikan contoh untuk membangun seluruh daerah di Indonesia, termasuk Jakarta. 

"Apa yang sudah dilakukan Bu Risma menjadi bagian kurikulum dalam sekolah partai agar merawat lingkungan, menanam pohon, membangun taman kota, membersihkan sungai, merupakan bagian politik sehari-hari yang harus dijalankan oleh setiap anggota partai," kata Hasto. 

Selanjutnya, nama Gibran Rakabuming juga santer dikabarkan akan diusung PDIP pada Pilgub DKI 2024 mendatang. 

Namun, Hasto mengatakan, putra Presiden Joko Widodo tersebut masih diberikan tanggung jawab untuk memimpin Kota Solo yang belum genap satu periode sebagai walikota. 

"Harus menunjukkan kualitas kepemimpinan dalam merubah kota Surakarta (Solo)," katanya.

Baca Juga: Nasdem Usul Tiga Nama Calon Gubernur DKI Jakarta 2024 Gantikan Anies, Ada Ahmad Sahroni, Selain Itu?

Selain kedua nama tersebut, Hasto mengatakan, PDIP juga memiliki nama lain seperti Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Bupati Ngawi Budi Sulistyono, dan Bupati Gianyar I Made Agus Mayastra. 

Meski demikian, lanjut Hasto, nantinya, keputusan akan ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Nanti rakyat yang menentukan. Bu Mega secara konstitusional memiliki kewenangan menetapkan," kata Hasto.