Puan Minta Jokowi Segera Buat Kebijakan untuk Turunkan Harga Minyak Goreng

 

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menginstruksikan jajarannya agar mengupayakan pengendalian harga minyak goreng yang melambung tinggi sejak beberapa bulan terakhir. 

Menurutnya, langkah progresif Pemerintah dinantikan oleh rakyat, karena itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

“Kerja cepat Pemerintah menurunkan harga minyak goreng ditunggu rakyat. Maka pengendalian mahalnya harga minyak goreng di pasaran harus cepat terealisasi,” kata Puan, Rabu (5/1/2022).

Baca Juga: Jokowi Sentil Mendag Lutfi Soal Harga Minyak Goreng yang Meningkat

Harga minyak goreng saat ini sudah mencapai Rp 20 ribu per liter. Ia menilai, tidak stabilnya harga minyak goreng nasional sudah terlalu lama dibiarkan tidak terkendali dan akhirnya menyusahkan masyarakat.

“Keadaan ini sungguh berat bagi rakyat kecil. Apalagi harga-harga bahan pokok lainnya juga banyak yang melambung tinggi sejak akhir tahun lalu,” ujarnya.

Menurut dia, mahalnya minyak goreng disebabkan harga minyak sawit mentah internasional yang tengah tinggi. Meski begitu, pemerintah dinilai seharusnya sudah melakukan intervensi sejak awal sehingga harga minyak goreng tidak terus menerus merangkak naik.

“Operasi pasar perlu dilakukan secara berkala, termasuk oleh Dinas terkait di daerah-daerah untuk terus memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar sehingga tidak terjadi kelangkaan dan harga pun bisa kembali stabil,” katanya.

Mantan Menko PMK itu menyoroti langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyatakan telah mendistribusikan setok minyak goreng agar tetap tersedia secara nasional dengan harga terjangkau. 

Baca Juga: Jokowi Perintahkan Kemendag Segara Stabilkan Harga Minyak Goreng

Ia menyebut, seharusnya penyaluran minyak goreng kemasan sederhana dengan harga Rp 14 ribu per liter sudah dilakukan jauh hari sebelum masa Natal dan Tahun Baru.

“Mahalnya harga minyak goreng ini bukan baru-baru saja terjadi. Distribusi minyak goreng dengan harga terjangkau seharusnya sudah dilakukan sebelum harga minyak goreng meroket tak terkendali,” ucapnya.

Akibat mahalnya harga minyak goreng, banyak pelaku usaha kecil yang menjerit seperti salah satunya adalah penjual gorengan. Ia mendesak segala upaya perbaikan harus segera dilakukan Pemerintah agar tidak menambah beban perekonomian rakyat dampak Pandemi Covid-19.

“Penggunaan instrumen subsidi yang berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit dalam penyaluran minyak goreng kemasan sederhana cukup baik,” kata dia. 

“Namun saran sejumlah ahli agar diberlakukan mekanisme domestic market obligation (DMO) untuk CPO sebagai cara menstabilkan harga kelapa sawit juga perlu dipertimbangkan,” kata Puan.

Apapun kebijakan yang digunakan oleh Pemerintah, DPR RI mengingatkan agar kepentingan rakyat yang harus menjadi prioritas. 

“Peran Pemerintah Daerah juga sangat penting agar dapat terus memastikan ketersediaan minyak goreng di wilayahnya masing-masing aman terkendali,” katanya.