Jokowi Ancam Cabut Izin Usaha Tambang Batu Bara, Begini Kata Erick Thohir

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengancam bakal mencabut izin usaha perusahaan tambang batu bara yang tidak memenuhi kebutuhan nasional atau dalam negeri.

Diketahui, pemerintah resmi melarang ekspor batu bara mulai 1 Januari lalu. Kebijakan ini ditempuh karena kekhawatiran terhadap rendahnya pasokan untuk pembangkit listrik domestik.

Baca Juga: Ahli Forensik Sebut 6 Laskar FPI Tewas Ditembak Peluru Tajam, Tembus dari Dada Sampai Punggung

Jokowi pun mengingatkan perusahaan tambang batu bara di Indonesia wajib mengutamakan kebutuhan domestik. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Menurutnya, sudah ada mekanisme domestic market obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan memenuhi kebutuhan nasional. Jika tidak dipenuhi, maka pemerintah akan memberlakukan sanksi.

"Bila perlu tidak hanya pencabutan izin ekspor, melainkan juga pencabutan izin usaha,” kata Jokowi.
Menanggapi hal itu, Erick Thohir mengatakan BUMN mendukung kebijakan pemerintah terkait pasokan energi untuk kebutuhan dalam negeri.

"BUMN mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dalam negeri ini menjadi prioritas," kata Erick Thohir melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa 4/1/2022).

Baca Juga: Jokowi Ancam Cabut Izin Tambang Batu Bara yang Tak Mampu Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Untuk mendukung kebijakan tersebut, Erick Thohir mengaku telah menelepon Direksi PLN, Bukit Asam, dan Pertamina pada Senin (3/1/2021) malam untuk memastikan adanya kerja sama dan kesinambungan dan tidak mengedepankan ego sektoral dalam menghadapi situasi saat ini.

"Saya juga setuju pihak swasta yang memang tidak disiplin seperti pernyataan bapak presiden ya harus dihukum, bahkan dicabut,” ujar Erick Thohir dikutip dari Antara, Rabu (5/1/2022).

“Tetapi juga jangan disamaratakan kalau ada yang bagus lalu disamaratakan ini salah semua. Makanya solusinya bukan saling menyalahkan, tapi bergotong royong menyelesaikan masalah.”

Erick Thohir karena itu menuturkan ke depan meminta adanya kontrak jangka panjang terkait DMO yang dapat disesuaikan setiap bulan, bukan per tahun.

Baca Juga: Relawan Ganas Deklarasi Dukung Erick Thohir Capres 2024, Anggap Layak Jadi Penerus Jokowi