Dear Masyarakat, Kemendagri Minta Dokumen Kependudukan Tak Terpakai Dikembalikan atau Dimusnahkan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak masyarakat untuk menyadari  pentingnya perlindungan rahasia data pribadi dan perlindungan kerahasiaan dokumen kependudukan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh meminta masyarakat untuk memusnahkan dokumen kependudukan yang sudah tak terpakai.

Atau, masyarakat juga dapat mengembalikan dokumen tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). 

Permintaan ini disampaikan Zudan menyusul penemuan surat keterangan perekaman e-KTP milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang digunakan sebagai bungkus gorengan.

"Kita semua harus concern dengan perlindungan rahasia data pribadi. Bila dokumen kependudukan sudah tidak terpakai, maka diberikan kembali ke Dinas Dukcapil atau dimusnahkan," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/12/2021). 

Menurut penjelasannya, ketentuan mengenai mengembalikan dokumen pribadi ke Dinas Dukcapil atau pemusnahan dokumen juga telah tertuang dalam Pasal 15 ayat (5) Permendagri 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan.

Dia menekankan, kerahasiaan dokumen kependudukan bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaganya. 

Baca Juga: Viral Dokumen Susi Pudjiastuti Jadi Bungkus Gorengan, Netizen Geram, Dirjen Dukcapil Buka Suara

Masyarakat, kata Zudan, memiliki peranan yang sangat penting karena dokumen kependudukan tersebut ada di tangan masyarakat itu sendiri.

Sebab itu, dia meminta masyarakat untuk dapat melindungi rahasia data pribadi yang termuat dalam dokumen kependudukan, agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. 

"Bila sudah tidak dipakai, maka dimusnahkan, dibakar, dirobek, atau dihancurkan saja. Jangan juga dokumen kependudukan yang sudah tidak terpakai ikut dijual kiloan bersama-sama dengan kertas koran, kertas-kertas yang tidak terpakai, agar tidak disalahgunakan," tegasnya. 

Pada kesempatan itu, Zudan juga meminta masyarakat untuk tidak sembarangan mengunggah data pribadi seperti nomor induk kependudukan di media sosial. 

Tak hanya masyarakat, dia juga mengimbau instansi untuk dapat menjaga data kependudukan dengan baik. Pelayanan publik pun diminta segera beralih ke digital.

"Bagi kantor-kantor untuk tidak lagi minta fotokopi dokumen kependudukan dari masyarakat, tetapi menggunakan akses verifikasi data dari Dukcapil karena dokumennya sudah menjadi data digital," pungkasnya. 

Baca Juga: Jawab Susi Soal Dokumen Atas Namanya Jadi Bungkus Gorengan, Saya Harus Berpendapat Apa?