HNW Sebut Program Bansos Berpotensi Timbulkan Kerugian Negara hingga Rp6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi adanya temuan KPK ihwal masalah penyaluran dua program bantuan sosial (bansos), yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan non-tunai (BPNT).

KPK menemukan masalah dari kedua program bansos tersebut, yaitu adanya kemahalan harga saat proses penyaluran sebesar Rp 222,65 miliar pada 2021. 

Menurut dia, adanya temuan itu menandakan kinerja dari Kementerian Sosial (Kemensos) masih bermasalah.

Sehingga diharapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini alias Risma segera berbenah agar program Bansos dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Baca Juga: ICW: Ada Kekeliruan Mendasar dari Penetapan Hakim Tipikor Saat Menganulir Upaya Hukum Korban Bansos

“Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako (BNPT) yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah. Terbukti dari temuan KPK, menyangkut kemahalan harga yang bila bisa dicegah, maka anggaran itu akan cukup signifikan membantu Rakyat terdampak covid-19 yang berhak mendapatkan bansos,” kata pria yang karib disapa HNW itu seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Jumat (31/12/2021).

Politikus PKS ini meminta temuan praktik kemahalan harga ini harus diusut tuntas.

Apalagi bila dikaitkan dengan kasus penyimpangan pada era Mensos sebelumnya yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi, Juliari Batubara. 

Saat itu Juliari melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran.

Ia meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut.