JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid angkat bicara terkait nama-nama kepala daerah yang muncul dan digadang-gadang jadi kandidat kuat calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 mendatang.
Diketahui, sejumlah nama kepala daerah menorehkan elektabilitas cukup tinggi dalam beberapa survey yang dilakukan sejumlah lembaga.
Baca Juga: Jelang Pilpres 2024, Calon Anggota KPU dan Bawaslu RI Ikuti Tes Kesehatan di RSPAD
Salah satunya survey yang dilakukan oleh Politika Research and Consulting yang berkolaborasi dengan Parameter Politik Indonesia.
Dari survey itu, terdapat beberapa nama yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menorehkan elektabilitas 23,1 persen, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 11,4 persen hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 5,1 persen.
Namun demikian, menurut Jazilul, momentum politik terhadap ketiga tokoh tersebut akan habis seiring masa kerjanya yang akan habis.
"Saya melihat momentum yang ada, tokoh-tokoh politik yang ada dalam survei itu belum sampai pada momentumnya,” kata Jazilul dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa (28/12/2021).
Baca Juga: Hasil Survei Capres 2024: Prabowo dan Ganjar Bersaing Ketat, Puan dan Airlangga Ada di Papan Bawah
“Karena Pak Ganjar, Anies, RK (Ridwan Kamil-red) itu sebentar lagi pensiun (masa jabatannya), jadi momentum politiknya akan hilang seiring waktu.”
Jazilul pun menyoroti perolehan elektabilitas para kepala daerah tersebut yang tidak mencapai angka 30 persen.
Wakil Ketua MPR RI itu memandangnya sebagai pertanda bahwa elektabilitas yang diperoleh saat ini tidak menjamin mereka bisa menjadi presiden kelak.
"Saya sudah belajar ke semua lembaga survei, jika belum angkanya 30 persen, belum ada jaminan untuk menjadi presiden," ujar Jazilul.
Baca Juga: KSAD Jenderal Dudung Kunjungi Rumah dan Ziarah ke Makam Korban Tabrak Lari Nagreg
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan sejumlah nama kepala daerah masih mendominasi hasil survei capres 2024.
"Kalau melihat peta koalisi dan pencapresan masih sangat didominasi oleh kepala daerah, kemudian juga didominasi oleh elite-elite partai poltik," ucap Adi.
Adi menambahkan kepala daerah tersebut memiliki tantangan besar ke depannya, apabila mereka sudah habis masa jabatan baik pada 2022 maupun 2023.
Apalagi, pilkada pada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan dan dialihkan penyelenggaraannya secara serentak bersaman dengan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kecam Kebijakan Anies soal Revisi Kenaikan UMP, Kadin: Ada Kepentingan Politik Terkait Pilpres
"Misalnya dalam beberapa survei yang kita lakukan tantangan terbesar yang dimiliki kepala daerah itu ketika mereka sudah tidak lagi menjadi kepala daerah di 2022 dan di 2023," kata Adi.
Sumber : Tribunnews.com
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.