KPK Sebut Puspom Hentikan Penyidikan Dugaan Korupsi Helikopter AW-101, Panglima TNI Akan Telusuri

JAKARTA, KOMPAS.TV – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menelusuri penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter Augusta Westland (AW)-101.

Penyidikan kasus ini dihentikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI, sebagaimana pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya harus telusuri dulu ya. Saya masih orientasi tugas-tugas saya lebih dalam, sehingga masih belum semua hal saya ketahui," ujar Andika kepada Kompas com, Selasa (28/12/2021) pagi.

Andika juga menyebut akan mempelajari berkas-berkas yang melibatkan TNI.

"Saya akan pelajari dulu berkas-berkas yang sudah dibuat sampai dengan kesimpulan," tegasnya.

Sebelumnya, KPK menyebut Puspom TNI menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi pembelian helikopter AW-101 yang berhubungan dengan TNI.

Baca Juga: Dugaan Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101

"Masalah helikopter AW-101, koordinasi terkait masalah atau informasi yang berhubungan dengan pihak dari TNI sudah dihentikan proses penyidikannya," ujar Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/12/2021).

Meski penyidikan yang berhubungan dengan TNI dihentikan, KPK memastikan proses terhadap tersangka dari pihak swasta dalam penyidikan kasus AW-101 tersebut tetap jalan.

Setyo mengatakana, KPK masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperoleh perhitungan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut.

"Bagaimana dengan penanganan tersangka AW-101 yang ada di sini? yang pihak swastanya? untuk sampai dengan saat ini ini prosesnya masih jalan, kita lakukan koordinasi antara lain sebenarnya kita waktu itu sudah akan mengundang dari pihak BPK," ucap Setyo.

"Saya yakin beberapa hari ke depan mungkin di awal tahun koordinasi itu segera ditindaklanjuti dengan BPK untuk semakin memperjelas kira-kira apa saja yang masih kurang atau dibutuhkan oleh para pihak auditor," lanjut Setyo.