Kecam Kebijakan Anies soal Revisi Kenaikan UMP, Kadin: Ada Kepentingan Politik Terkait Pilpres

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyebut ada kepentingan politik terkait pemilihan presiden (Pilpres) atas revisi upah minimum provinsi (UMP) yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Waketum Kadin Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Adi Mahfudz menanggapi merevisi UMP; ia merasa terdapat indikasi motif politik karena Anies sebelumnya pernah meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI untuk mengubah formula penetapan UMP tahun 2022.

Para pengusaha juga mempersoalkan revisi UMP yang dilakukan Anies seharusnya harus dilakukan berdasarkan pembicaraan tiga belah pihak.

Baca Juga: Revisi UMP Jakarta Jadi 5,1 Persen, Anies Disebut Bikin Gaduh oleh Politisi PDIP

Menanggapi ancaman APINDO yang akan menggugat kebijakan Anies soal revisi UMP, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyatakan APINDO seharusnya melihat kondisi perekonomian tahun ini lebih baik.

Said membandingkan kenaikan UMP pada tahun lalu, di mana kenaikan rata-rata jauh lebih besar dibanding tahun ini dengan rata-rata kenaikan hanya satu persen.