Anies Baswedan Revisi UMP DKI Jakarta 2022, Kadin: Ada Kepentingan Politik Terkait Pilpres 2024!

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia atau Kadin menyebut, ada kepentingan politik terkait Pilpres atas revisi Upah Minimum Provinsi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pernyataan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Adi Mahfudz disampaikan menanggapi merevisi UMP DKI Jakarta yang dilakukkan Anies Baswedan.

Indikasi motif politik ini disebutkan karena Anies sebelumnya pernah meminta Menteri Tenaga Kerja untuk mengubah formula penetapan UMP tahun 2022.

Baca Juga: Perusahaan Besar Dukung Kenaikan UMP DKI Jakarta, Said Iqbal: Mereka Justru Sayangkan Sikap Apindo

Para pengusaha juga mempersoalkan revisi UMP yang dilakukan Anies seharusnya harus dilakukan berdasarkan pembicaraan ketiga belah pihak.

Menanggapi ancaman Apindo yang akan menggugat kebijakan Anies soal revisi UMP, Presiden KSPI, Said Iqbal menyatakan Apindo seharusnya melihat kondisi perekonomian tahun ini lebih baik.

Said Iqbal membandingkan kenaikan UMP pada tahun lalu, di mana kenaikan rata-rata UMP jauh lebih besar dibanding tahun ini dengan rata-rata kenaikan hanya 1%.

Baca Juga: Revisi UMP Jakarta Jadi 5,1 Persen, Anies Disebut Bikin Gaduh oleh Politisi PDIP