Pemerintah Dituding Intervensi Muktamar, Ketua PBNU Bilang Tidak Ada, tapi...

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menegaskan tidak ada intervensi Pemerintah pada Muktamar Ke-34 Nahdlatul Ulama. Menurutnya, NU punya agenda tersendiri dan bukan merupakan agenda milik Pemerintah.

Jadi, berdasarkan itu, menurutnya tidak ada intervensi pemerintah seperti tudingan yang kerap muncul di publik.

"Karena muktamar kadang punya agenda yang bisa mengkritisi Pemerintah. Muktamar mengkritisi Pemerintah itu punya arti membangun," ujar Marsudi seperti dikutip KOMPAS TV dari Antara dalam sebuah diskusi #Safari24 yang digelar Total Politik Senin lalu.  

Baca Juga: Regenerasi atau Tiga Periode, Said Aqil atau Gus Yahya: Siapa Ideal Jadi Ketua PBNU?

Marsudi justru bertanya balik kepada mereka yang menuding ada intervensi pemerintah. Ia lantas membalas mempertanyakan mengenai apa yang dimaksud dengan intervensi Pemerintah, khususnya pada instansi pemerintah yang mana.

"Kalau Kiai Said menyebut instansi pemerintah, harus ditanyakan instansi pemerintah yang mana. Karena jelas arahnya akan ke mana. Kementerian pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh salah satu kandidat. Memang faktanya Kiai Said nggak punya kementerian yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kiai," ujar Marsudi.

Hal senada juga diungkapkan aktivis NU Guntur Romli yang menyatakan bawah tidak ada intervensi pemerintah terkait Muktamar NU di lampung yang digelar 23-25 Desember mendatang.

Baca Juga: Mantan Wakil Ketua BIN Asad Said Ali Dikabarkan Maju Ketua Umum PBNU di Muktamar

 Hal ini, kata Guntur yang juga politisi PSI itu, berbeda dengan zaman Soeharto ketika gelaran muktamar di Cipasung, Tasikmalaya Jawa Barat tahun 1994.

“Muktamar ini tidak ada intervensi Pemerintah. Itu berbeda dengan Muktamar Cipasung yang ada intervensi dari Pemerintah Soeharto pada saat itu," ujar Guntur.

Muktamar NU Cipasung sendiri dianggap salah satu muktamar 'terpanas' dalam sejarah organisasi NU karena berbarengan dengan sejarah Soeharto jelang kejatuhan dan NU sebagai oposisi. Gus Dur waktu itu jadi penggerak NU menjadi gerakan kultural untuk menolak Soeharto.