Bawaslu Kalsel Mulai Bangkitkan Pengawasan Partisipatif, Langkah Dini Menyambut Pemilu 2024

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Tahun 2024 akan menjadi tahun yang sibuk dalam agenda pesta demokrasi Indonesia.

Bagaimana tidak, dua pemilihan direncanakan akan berlangsung di tahun yang sama namun di waktu yang berbeda.

Meski masih dibahas, pemilu atau pemilihan presiden dan pilkada serentak di tahun tersebut akan sangat menyita perhatian publik.

Baca Juga: Aktivis Sindir Penanganan Korupsi di Kalsel Melalui Seni Madihin dan Teatrikal

Tidak ingin lengah, sedari dini Badan Pengawas Pemilihan Umum, Bawaslu Kalimantan Selatan kembali menggencarkan peran pengawasan partisipatif dengan menggaet masyarakat umum dan kalangan kemahasiswaan termasuk warga difabel.

Namun Bawaslu mengakui selama ini laporan dugaan pelanggaran pilkada maupun pemilu masih jauh lebih banyak dari temuan anggota ataupun dari pihak tim peserta pemilu.

Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, mengungkapkan pemahaman dan keinginan masyarakat untuk melakukan pelaporan tersebut yang diakui perlu ditingkatkan oleh Bawaslu dengan menyadarkan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas untuk kemajuan daerah.

“Dengan proses pmilu yang baik, demokrasi yang baik akan terpilih pemimpin yang sesuai keinginan masyarakat," ucap Erna kasypiah.

Baca Juga: 10.000 Stok Vaksin Astrazeneca di Kabupaten Banjar Diambang Kedaluwarsa

Namun pengamat politik yang juga Ketua Bawaslu Kalsel terdahulu, Mahyuni, belum ingin terlalu jauh meneropong ke tahun 2024.

Baginya yang perlu jadi perhatian dekat ini ialah seleksi para penyelenggara pemilihan yang akan berlangsung 2022.

Penyelenggara menurutnya menjadi komponen penting dalam pemilihan yang sehat yaitu dengan memastikan calon penyelenggara yang memenuhi syarat.

“Kehadiran masyarakat ini penting untuk memberi masukan apakah yang bersangkutan terlibat partai politik dan lainnya," ungkap Mahyuni.

Bawaslu Kalsel mengimbau masyarakat terus aktif dalam mendukung pemilihan yang luberjurdil dan tidak segan melakukan pelaporan juga ditemukan indikasi kecurangan pemilihan.