JAKARTA, KOMPAS.TV- Angka kemiskinan di Indonesia diprediksi akan bertambah sebanyak 29,3 juta penduduk. Penyebab utamanya adalah semakin banyak penduduk yang tidak mendapat bantuan ekonomi dari pemerintah. Padahal dampak pandemi masih sangat terasa.
Hal itu berdasarkan hasil penelitian lembaga riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS).
“Ketika beban krisis membuncah dan pandemi belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, alokasi anggaran perlindungan sosial justru semakin menurun,” kata Peneliti IDEAS bidang Ekonomi Makro Askar Muhammad lewat siaran persnya, Kamis (9/12/2021).
Pemerintah memang mulai memangkas anggaran bansos dengan menghentikan sejumlah program. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp300.000 per bulan dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp500.000 per bulan.
Baca Juga: Ingat! Layanan Setor/Tarik Tunai di Bank Hanya Sampai 27 Desember
Penurunan itu juga terlihat dari anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN perlindungan sosial, dalam APBN 2020 hingga RAPBN 2022.
Dalam APBN 2020, dana PEN perlindungan sosial mencapai Rp216,6 triliun, kemudian di APBN 2021 alokasinya turun menjadi Rp184,5 triliun. Terkini, lalu pada RAPBN 2022 hanya direncanakan Rp153,7 triliun.
“Anggaran perlindungan sosial berperan penting dalam menopang keluarga miskin yang terdampak keras oleh pandemi,” ujar Askar.
Di sisi lain, pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan membuka hampir seluruh aktivitas sosial ekonomi, termasuk sekolah dan ajang olahraga. Pemerintah bahkan membatalkan penerapan PPKM level 3 selama periode Natal dan Tahun Baru. Sehingga masyarakat bisa bebas berwisata dan liburan.
Baca Juga: Disebut BPK Belum Bayar Pajak Hampir Rp2 T, Ini Kata Pertamina
Namun, pemulihan ekonomi yang diperkirakan berlanjut tahun depan, tidak dirasain semua sektor dan lapisan masyarakat.
Sumber :
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.