Majelis Umum PBB Tunda Keputusan tentang Siapa Berhak Wakili Myanmar dan Afghanistan di PBB

MARKAS PBB, KOMPAS.TV - Majelis Umum PBB, Senin (06/12/2021), mendukung penundaan pengambilan keputusan tentang siapa utusan yang berhak di duduk kursi perwakilan Afghanistan dan Myanmar di PBB, atau kredensial yang saling mengklaim berhak menjadi perwakilan negara-negara tersebut di PBB, seperti dilansir Straits Times, Selasa (07/12/2021).

Penundaan keputusan oleh Majelis Umum PBB itu berarti Taliban dan junta militer Myanmar tidak akan diizinkan masuk ke badan dunia yang beranggotakan 193 negara itu untuk sementara ini. Artinya, duta besar de facto lah yang akan duduk di kursi perwakilan Afghanistan dan Myanmar dalam kegiatan Majelis Umum PBB untuk sementara ini. 

Taliban dan junta militer Myanmar mengajukan klaim berhak mengutus duta besar pilihan mereka untuk duduk mewakili kedua negara tersebut, di mana klaim tersebut beradu dengan duta besar yang ditunjuk oleh pemerintah yang mereka gulingkan dan saat ini dianggap masih bertugas.

Penerimaan PBB terhadap Taliban atau junta Myanmar akan menjadi langkah menuju pengakuan internasional yang dicari oleh keduanya.

Sebuah komite kredensial PBB dengan sembilan anggota, yang meliputi Rusia, Cina dan Amerika Serikat, pekan lalu setuju untuk menunda keputusan dalam kedua kasus. Majelis Umum PBB menyetujui keputusan itu hari Senin tanpa pemungutan suara.

Komite kredensial tidak mungkin lagi mempertimbangkan klaim saingan untuk mewakili Afghanistan dan Myanmar hingga akhir 2022.

Baca Juga: Tak Ada yang akan Bicara Wakili Myanmar di Sidang Majelis Umum PBB di New York

Taliban, yang merebut kekuasaan pada pertengahan Agustus dari pemerintah yang diakui secara internasional, menominasikan juru bicaranya yang berbasis di Doha, Suhail Shaheen, sebagai duta besar Afghanistan untuk PBB.

Duta Besar Afghanistan untuk PBB saat ini, yang ditunjuk oleh pemerintah yang digulingkan, Ghulam Isaczai, juga diminta untuk tetap duduk.

Ketika Taliban terakhir memerintah Afghanistan antara tahun 1996 dan 2001, duta besar pemerintah yang mereka gulingkan tetap menjadi perwakilan PBB setelah komite kredensial menunda keputusannya atas klaim saingan atas kursi tersebut.

Junta Myanmar, yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada Februari, mengajukan veteran militer Aung Thurein menjadi utusan Myanmar di PBB mewakili pemerintahan junta militer.

Duta Besar saat ini Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk oleh pemerintah Suu Kyi, juga diminta untuk memperbarui akreditasi PBB, meskipun menjadi target pembunuhan atas perlawanannya terhadap kudeta.

Sebuah pengadilan di Myanmar memutuskan pemimpin terguling Suu Kyi bersalah atas tuduhan penghasutan dan pelanggaran pembatasan virus corona pada hari Senin, dalam apa yang oleh beberapa pengkritik digambarkan sebagai pengadilan palsu belaka.