Indonesia Tidak Undang Myanmar dan Sudan dalam Bali Democracy Forum Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.TV - Myanmar tidak akan mendapat undangan untuk menghadiri acara Bali Democracy Forum ke 14 yang digelar Indonesia pada 9 Desember 2021, karena negara itu dipandang belum memiliki pemerintahan definitif sejak kudeta militer Februari lalu.

“Myanmar tidak diundang karena sekarang ada ketidakjelasan siapa yang bisa diundang,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam media gathering di Jakarta, seperti dilansir Antara, Senin (06/12/2021).

Selain Myanmar, Indonesia juga tidak mengundang Sudan yang juga menghadapi krisis sejak pemerintahan sipilnya digulingkan oleh militer.

Dalam pemaparan pekan lalu mengenai penyelenggaraan Bali Democracy Forum ke-14, Faizasyah menjelaskan, forum tersebut ditujukan untuk membahas demokrasi di kawasan Asia Pasifik di mana negara-negara dapat membagikan pengalaman terbaik mereka dalam menjalankan demokrasi di tengah berbagai tantangan yang ada.

Bali Democracy Forum kali ini mengangkat tajuk “Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice during the Pandemic”, dan akan menyoroti tiga isu utama dampak pandemi Covid-19 yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan inklusivitas.

Baca Juga: Menlu Retno Buka Acara Bali Democracy Forum (BDF) ke-12

Sejumlah menteri luar negeri di antaranya dari Prancis, Norwegia, Chile, dan China serta para ahli akan berbicara mengenai isu-isu yang diangkat dalam BDF ke-14 yang rencananya dihadiri oleh 46 perwakilan negara dan organisasi internasional.

“Karena sifatnya yang inklusif, BDF memberikan kesempatan bagi semua negara di kawasan untuk berpartisipasi, termasuk negara-negara dengan sistem pemerintahan otoriter yang tidak berdemokrasi, tetapi kita berharap ada nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh negara-negara tersebut bisa diambil sebagai pembelajaran,” tutur Faizasyah.

Penyelenggaraan BDF tahun ini diharapkan menghasilkan suatu kesimpulan atau policy recommendation tentang bagaimana negara-negara di Asia Pasifik bisa mengatasi krisis pandemi Covid-19 tanpa menyampingkan sistem demokrasi yang telah mereka pilih.

“Bagaimana proses negara-negara dalam mengatasi pandemi Covid-19, di mana mereka bisa mencari titik keseimbangan antara pelayanan masyarakat, pengentasan kemiskinan, memberikan pelayanan inklusif, dan mendukung kesetaraan tetap berjalan baik; ini yang ingin kita dengarkan (dalam BDF tahun ini),” kata Faizasyah.