Izin Penambangan Kini Terpusat, Ganjar: Kami di Daerah yang Pusing

SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi dengan sistem izin penambangan yang kini berada di pemerintah pusat. Yaitu lewat Online Single Submission (OSS). Namun menurut Ganjar, sistem tersebut membuat daerah terkena dampak kerusakan lingkungan.

Ganjar pun meminta pemerintah pusat agar lebih selektif dalam memberikan izin penambangan. Hal itu disampaikan Ganjar pada Forum Asosisasi Dinas-Dinas Pengelola ESDM se-Indonesia.

"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan 'Online Single Submission' (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepet banget dan masyarakat pasti puas, tapi akibatnya kami di daerah yang pusing," kata Ganjar seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/12/2021).

Ganjar pun menyampaikan apa yang terjadi dengan penambangan pasir di lereng Gunung Merapi, tepatnya di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Menurut Ganjar, dulu hanya ada 8 penambang resmi di daerah itu. Mereka memiliki izin, bisa dikontrol serta diawasi oleh pemerintah daerah.

Baca Juga: Pengumuman! Jokowi Naikkan Tunjangan PNS, Ini Besarannya

Namun setelah pemberian izin menjadi kewenangan pemerintah pusat, penambang di wilayah tersebut menjadi banyak.

"Dari hanya 8, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," ujar Ganjar.

Ganjar pun menyarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah duduk bersama dan membahas terkait perizinan. Agar perizinan penambangan bisa dikelola bersama dengan baik.

"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," tuturnya.

Baca Juga: Shopee Pay Sempat Eror Imbas Kebakaran Gedung Cyber, Begini Kondisinya Sekarang