Jokowi Perintahkan Gigit Siapa Pun yang Terbukti Melakukan Tindak Kejahatan Tanpa Pandang Bulu

BALI, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan kepada jajarannya atas penurunan kepuasan publik terhadap penegakan hukum.

Karena adanya penurunan kepuasan publik terhadap penegakan hukum itulah, Jokowi mengingatkan agar hati-hati.

Baca Juga: Jokowi: Saya Dihina, Dimaki-maki, Difitnah, Udah Biasa, Ada Mural Saja Takut, Ngapain?

"Berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum, supaya kita tahu, 2019-2020 naik, tapi masuk ke 2021 turun sedikit, hati-hati," kata Presiden Jokowi di Bali, Jumat (3/12/2021).

Jokowi menegaskan, upaya penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Sebab, masyarakat selalu memonitor kinerja aparat penegak hukum yang tercermin dalam setiap survei.

"Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, ini dilihat masyarakat loh. Masyarakat itu menilai dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei,” ucap Jokowi.

Karena itu, bekas Wali Kota Solo itu tak bosan-bosan memerintahkan untuk ‘menggigit’ siapa saja yang melakukan tindak kejahatan.

“Sering saya sampaikan ya memang ketegasan harus gigit siapa pun yang terbukti melakukan tindak kejahatan pada negara juga masyarakat," ujar Presiden.

Baca Juga: Soal UU Cipta Kerja, Hakim MK: Satu Saja Terbukti Itu Sudah Cacat Formil, Ini Ada Empat, Agak Berat

Lebih lanjut, Jokowi menyentil jajaran Polri agar bisa bertindak tegas dan menjaga wibawa sebagai aparat penegak hukum.

Jokowi menyampaikan hal ini karena dirinya melihat masih banyak Kapolda dan Kapolres baru yang justru malah mendatangi organisasi masyarakat atau ormas pembuat onar.

"Tapi ketegasan itu juga jangan hilang dari Polri. kewibawaan juga jangan hilang dari Polri,” ujar Jokowi.

“Saya sudah lama sekali ingin menyampaikan ada Kapolda baru, ada Kapolres baru, malah datang kepada sesepuhnya ormas yang sering membuat keributan. Hati-hati jangan menggadaikan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Banyak ini saya lihat.”

Selain itu, Jokowi juga menyoroti indeks kebebasan berpendapat di Indonesia yang mengalami penurunan akhir-akhir ini.