Hillary Brigitta Disorot karena Minta Ajudan dari TNI, Formappi: Itu Penyalahgunaan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengomentari soal salah satu anggota DPR RI yang meminta ajudan pribadi ke TNI.

Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut membuat heboh publik setelah dirinya meminta ajudan pribadi dari personel TNI kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman.

Kata dia, permintaan fasilitas ajudan pribadi dari salah seorang anggota DPR menampilkan wajah DPR yang selalu ingin diperlakukan secara istimewa. 

"Selama ini cukup banyak Permintaan fasilitas DPR yang sekadar ingin tampil beda dan eksklusif," kata Lucius kepada KOMPAS.TV, Jumat (3/12/2021). 

Dalam kasus fasilitas ajudan ini, Lucius tahu bahwa permintaan memang tidak mewakili lembaga, tetapi individu. "Walau bersifat pribadi, permintaan itu tetap saja memanfaatkan posisinya sebagai anggota DPR,"ujarnya.

"Kalau rakyat biasa, mana mungkin sih jalur ke elite TNI bisa dengan mudah tersambung?" ucapnya. 

Karenanya, lanjut lucius, permintaan tersebut patut diduga sebagai bentuk pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pribadi. 

Menurutnya, sebagai anggota DPR yang bertugas di Komisi I yang salah satu mitra kerjanya adalah TNI, anggota DPR itu nampak memanfaatkan relasi kerja itu untuk keuntungan pribadi.

Secara etis permintaan ajudan pribadi ke TNI tersebut, kata Lucius, sulit diterima. Kemitraan dengan TNI maupun dengan lembaga lain tidak dalam rangka mencari keuntungan pribadi. 

Kata dia, kemitraan DPR dengan lembaga negara dan pemerintahan selalu dalam konteks pelaksanaan fungsi DPR sebagai representasi rakyat. Fasilitas untuk rakyat yang mestinya diperjuangkan bukan untuk pribadi anggota DPR.

"Dengan demikian permintaan fasilitas itu bagian dari konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan," singkat Lucius.

Baca Juga: Nasdem akan Tegur Hillary karena Minta Ajudan dari TNI

Diberitakan sebelumnya, Anggota DPR RI Hillary Brigitta menjelaskan alasan dirinya meminta ajudan dari seorang personel TNI. Salah satunya agar bisa selalu mengawal kasus-kasus besar yang terjadi di Sulawesi Utara tanpa adanya terjadi konflik kepentingan.