Isu Reshuffle Kian Kencang, PKB: Kami Belum Pernah Diajak Bicara Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS TV – Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju semakin kencang berembus belakangan ini, seiring semakin dekatnya Hari Rabu Pon di tahun 2021 ini yang akan jatuh pada 8 Desember mendatang. 

Seperti biasanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan reshuffle kerap memilih Hari Rabu Pon dalam kalender Jawa yang sering dikaitkan sebagai hari baik bagi Kepala Negara. 

Baca Juga: Terungkap soal Jadwal Reshuffle 8 Desember 2021, Ini Kata Mensesneg Pratikno

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, reshuffle menjadi hak penuh atau prerogatif Presiden Jokowi. Karena itu, PKB menghormati apa yang akan menjadi keputusan Presiden Jokowi dalam menyusun atau merombak kabinetnya. 

”Karena reshuffle itu hak prerogatif Presiden, kami dari PKB manut saja apa yang nanti akan diambil oleh Presiden karena Presiden tahu apa yang terbaik buat Indonesia, dan tahu apa yang harus dilakukan dengan para menteri dan kabinetnya,” kata Jazilul, Rabu (1/12/2021). 

Hingga saat ini, kata dia, PKB juga belum diajak bicara oleh Presiden mengenai isu reshuffle. Namun, ia memaklumi ketika saat ini masyarakat cukup antusias dengan isu reshuffle karena Hari Rabu Pon memang tinggal tersisa sekali pada tahun ini yakni pada 8 Desember 2021 mendatang. 

”Seperti lazimnya yang sering dilakukan Pak Presiden Jokowi, saat ini isu reshuffle memang sedang kencang dibicarakan, meskipun pihak Istana atau Pak Jokowi belum memberikan sinyal," kata Jazil.

Namun, katanya, masyakat menunggu kepastian. "Tetapi, masyarakat menunggu karena lazimnya Pak Jokowi melakukan reshuffle itu pada Hari Rabu Pon, dan Rabu Pon itu akan jatuh pada 8 Desember,” ujarnya. 

Baca Juga: Inilah Beberapa Sinyal, Presiden Joko Widodo Akan Reshuffle Kabinetnya - Opini Budiman

Kendati begitu, tidak mesti juga Presiden akan menjadikan Rabu Pon di Tahun 2021 atau sepekan mendatang untuk melakukan reshuffle kabinet karena sampai hari ini tanda-tanda reshuffle juga belum kelihatan.

Terkait  munculnya wacana PAN yang disebut-sebut ingin bergabung di kabinet, ia mengembalikan hal itu juga terserah kepada Presiden. 

”Perlu saya ingatkan karena reshuffle ini hak prerogatif Presiden, jangan mendikte-dikte apa yang menjadi kebijakan Presiden. Jadi, PAN atau siapapun, biarkan Presiden mengambil keputusan, tanpa perlu ditekan-tekan dan didikte-dikte,” katanya