Ditunjuk Anies Jadi Ketua Pelaksana Formula-E, Ini yang Dirasakan Ahmad Sahroni

JAKARTA, KOMPAS.TV- Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI) Ahmad Sahroni menjadi ketua pelaksana (Organizing Comittee) Formula E Jakarta 2022, ajang balap mobil listrik internasional. Penunjukkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini membuat Ahmad Sahroni merasa terhormat.

Ahmad Sahroni adalah pegiat mobil listrik di Indonesia yang aktif mengkampanyekan mobil listrik di tanah air. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Presiden Mobil Listrik Indonesia dan Tesla Indonesia.

“Saya merasa terhormat. Semoga passion dan pengalaman saya di dunia otomotif selama ini bisa membantu mengangkat nama Indonesia melalui event penting ini,” ujarnya seperti yang dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Begini Penjelasan FEO Formula E soal Commitment Fee yang Dibayar Pemprov DKI

Ia menilai ajang balap Formula E bukan sekadar tontonan seperti Formula 1 atau Superbike, melainkan demi kebanggan dan masa depan Indonesia.

Ajang Formula E adalah kampanye yang digelar untuk untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dengan ibukota DKI Jakarta telah siap sejajar dengan kota-kota besar di negara lain.

“Jadi ini kampanye, tetapi bukan kampanye politik atau partai tertentu,” ucapnya.

Menurut Sahroni, perhelatan formula E ini bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi Indonesia dari berbagai skala, baik mikro dan makro.

Terlebih penggunaan mobil listrik dalam ajang balap ini bisa menjadi sarana menyosialisasikan industri baterai dalam negeri seperti yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo.

Ia mengajak masyarakat untuk meninggalkan prasangka dan kepentingan politik dalam perhelatan Formula E, sebab ajang ini bisa menjadi momentum untuk kebangkitan politik dan memperkenalkan mobil listrik dan industri baterai dalam negeri kepada masyarakat.

Baca Juga: Ahmad Sahroni, Dulu Tukang Semir dari Tanjung Priok  Kini Ketua Pelaksana Formula E

Terkait isu dugaan korupsi dalam perhelatan Formula E, Sahroni bakal melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi kegiatan dari awal sampai akhir.