Gus Ipul Jelaskan Duduk Perkara Muktamar NU Tidak Kondusif, terkait Perintah Rais Aam PBNU

JAKARTA, KOMPAS.TV - Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul menjelaskan alasan kenapa ia sempat bilang soal tidak kondusif terkait pelaksanaan Muktamar NU. Hal ini terkait kepastian Muktamar yang maju maupun mundur karena efek PPMK level 3 yang bakal diberlangsungkan pemerintah, berdekatan dengan tanggal Muktamar NU 23-25 Desember yang digelar di Lampung.

Gus Ipul menjelaskan, hal itu terkait surat yang diterbitkan Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar tentang permintaan untuk memajukan Muktamar NU jadi tanggal 17 Desember 2021. Sedangkan, secara resmi PBNU belum memutuskan jalannya muktamar mundur atau diajukan.

"Surat Perintah ini ada latar belakangnya. Tidak ujug-ujug," kata Ketua PBNU H Saifullah Yusuf, Jumat (26/11) di Jakarta.

Dalam amatan KOMPAS TV, surat itu beredar di grup-grup WA dengan nomor bertuliskan 4272/A.1103/11/2001. Isinya memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan muktamar pada tanggal 17 Desember 2021.

"Itulah kenapa saya bilang bahwa PBNU itu sedang tidak baik-baik saja," katanya. 

Baca Juga: Habib Salim Sesalkan Pernyataan Gus Ipul terkait Kondisi PBNU yang Tidak Kondusif

Sebelum Surat Perintah itu dibuat, terang Gus Ipul, telah ada jadwal rapat untuk menyikapi status PPKM level 3 pada periode 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 secara nasional.

Peserta rapat, kata Gus Ipul yang juga salah satu Ketua PBNU, adalah Rais Aam, Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Rapat disepekati dilakukan hari Rabu tanggal 24 November 2021.

Karena pada hari itu tidak dapat diambil keputusan alias deadlock, kata Gus Ipul lagi, maka Sekjen meminta agar rapat ditunda dan dapat dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2021.

"Jadi, Rabu sudah rapat. Rupanya tidak ditemukan kata sepakat untuk memajukan muktamar. Alasannya soal kesiapan panitia. Untuk mendapat laporan soal kesiapan, lalu rapat mencoba menghubungi Panitia. Ternyata Pak Nuh selaku Ketua Panitia Pengarah sedang di lapangan, di Lampung. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Pak Imam Aziz, hari Rabu itu tidak bisa dihubungi," ujarnya.

"Lalu Saudara Sekjen minta rapat ditunda. Keempatnya sepakat bertemu lagi hari Kamis kemarin itu, dan mengundang Panitia Muktamar," ujar Gus Ipul.

Baca Juga: Puluhan PWNU Dukung Muktamar Dipercepat, Gus Ipul: Permintaan Ini Musti Dipenuhi PBNU

Rais Aam dan Katib Aam, lanjut Ketua Umum PP GP Ansor dua periode itu, datang kembali untuk melanjutkan rapat yang tertunda. Hingga sore hari, ujar Gus Ipul, Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen tidak muncul.

Karena tidak ada kejelasan soal kehadiran Ketua Umum, Sekjen dan Ketua Panitia itulah, lanjut Gus Ipul, maka Rais Aam memutuskan untuk menerbitkan Surat Perintah.

"Rapat Kamis itu, harusnya dimulai ba'da dzuhur. Tapi, jangankan Ketua Panitia, bahkan Ketua Umum dan Sekjen saja tidak muncul. Ini yang saya katakan bahwa PBNU itu tidak sedang baik-baik saja," kata Gus Ipul.

"Ketidakhadiran Ketua Panitia, Ketua Umum dan Sekjen di hari kedua rapat, menjadi petunjuk bahwa di sini terlihat tak ada komitmen menjakankan hasil rapat," ujar Gus Ipul.

Kini, dengan terbitnya Surat Perintah, maka simpang siur soal kapan muktamar, terjawab sudah. "Semua pihak harus mematuhi keputusan Rais Aam, sebagai pemegang komando tertinggi PBNU," kata Gus Ipul.

Surat Perintah bisa jadi jadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, kombes dan munas beberapa bulan lalu di Jakarta telah menyepakati bahwa muktamar ke-34 NU akan diselenggarakan tanggap 23 hingga 25 Desember 2021 di Lampung.