Taliban Disebut Sepakat Jual Ganja Rp6,2 Triliun, Pihak Pembeli Malah Bingung

KABUL, KOMPAS.TV - Taliban dikabarkan telah menyepakati penjualan ganja senilai 430 juta dolar AS atau setara Rp6,2 triliun.

Hal itu disebut sebagai kesepakatan perdagangan pertama Taliban setelah menguasai Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu.

Taliban mengatakan mereka akan mulai membuka kebun penanaman untuk menjual semua produk ganja.

Penjualan itu juga dikabarkan bakal dilakukan dalam hitungan hari.

Baca Juga: Taliban Ancam Gantung Jurnalis Afghanistan, Ini Penyebabnya

Hal ini jelas mengagetkan mengingat Taliban menegaskan bakal memerangi penjualan ganja yang marak di Afghanistan.

Apalagi, negara itu dikenal sebagai salah satu pemasok ganja tertinggi ke Eropa.

Meski masih menegaskan ganja ilegal di Afghanistan, Taliban mengatakan mereka menutup mata demi mendapatkan profit.

Afghanistan memang mengalami kesulitan keuangan setelah Amerika Serikat (AS) membekukan  aset-aset mereka.

Pihak Taliban pun mengungkapkan mereka menjual ganja-ganja itu ke perusahaan pembuat obat dan medis.

“Perusahaan itu ingin membangun kebun penghasil ganja di Afghanistan, yang akan menghasilkan semua produk ganja,” cuit Juru Bicara Taliban, Qari Saeed Khosty di Twitter dikutip dari Daily Star.

“Perusahaan itu akan menginvestasikan senilai 430 juta dolar AS di sektor ini. Proyek ini secara resmi akan dimulai pada beberapa hari ke depan,” katanya.

Perusahaan yang disebut akan membeli semua ganja tersebut diyakini adalah Cpharm.

Baca Juga: Korut Larang Warga Tiru Gaya Pakaian Kim Jong-Un, yang Langgar Ditindak Tegas

Namun, seperti dilaporkan SBS News, Cpharm mengaku terkejut dan bingung dengan pernyataan tersebut.

“Tak ada pertemuan dari sini dengan mereka. Itu tak ada hubungannya dengan kami. Kami tak ada hubungannya dengan Taliban atau ganja. Kami tak tahu dari mana asalnya itu,” ujar Direktur Cpharm, Josie Gabites.

“Tak ada hubungan antara kami dengan Taliban atau ganja,” ujarnya.

Perusahaan Australia memang dilarang melakukan perdagangan dengan Taliban di bawah sanksi perdagangan resmi.