Ini Sederet Keunggulan DME yang Akan Gantikan LPG

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pada tahun 2030, pemerintah menargetkan berhenti mengimpor LPG dan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan untuk rumah tangga. Pemerintah tengah mengembangkan gas dari olahan batu bara atau Dimethyl Ether (DME).

Selain dari olahan batu bara kalori rendah, DME bisa dibuat dari coalbed methane (CBM), limbah, dan biomassa. Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyatakan, DME dan LPG mempunyai sejumlah perbedaan.

Kandungan panas LPG sebesar 12.076 kcal/kg, dengan emisi 930 kg Co2/tahun, memiliki nilai kalor 50,56 MJ/kg, dan efisiensi 53,75-59,13 persen.

Sedangkan kandungan panas DME sebesar 7.749 kcal/kg, mempunyai emisi DME 745 kg Co2/tahun, memiliki nilai kalor DME 30,5 MJ/kg, dan efisiensi 64,7-68,9 persen.

Baca Juga: Ternyata China Sempat Remehkan Indonesia, Sekarang Getol Investasi

"Dengan DME, hitungannya emisi akan jadi 745 kg Co2/tahun. Ini nilai yang sangat baik sejalan dengan upaya-upaya global menekan emisi gas rumah kaca," kata Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, seperti dikutip dari Antara, Kamis (25/11/2021).

Adapun keunggulan DME dibanding LPG yaitu dapat diproduksi dari berbagai sumber energi, mudah terurai di udara sehingga tidak merusak lapisan ozon bumi, nyala api yang dihasilkan lebih biru dan stabil, tidak menghasilkan polutan particukate matter (PM) dan nitrogen oksida (NOx), tidak mengandung sulfur, dan pembakaran lebih cepat daripada LPG.

Sementara berdasarkan data Badan Litbang Kementerian ESDM, ada sejumlah keuntungan jika masyarakat beralih menggunakan DME dari LPG.

Diantaranya, menekan impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun dengan produksi DME 1,4 juta ton per tahun, meningkatkan ketahanan energi nasional, menghemat cadangan devisa Rp9,7 triliun per tahun karena sudah tidak impor LPG, menambah investasi asing hingga 2,1 miliar dollar AS, menciptakan multiplier effect hingga Rp800 miliar per tahun, serta memberdayakan industri nasional yang melibatkan tenaga kerja lokal.

Baca Juga: Kejagung Lelang Mobil Mewah Terpidana Kasus Jiwasraya, Laku Rp6 M

Lantaran masih dalam tahap pengembangan, belum ada harga pasti DME yang dirilis pemerintah. Namun yang jelas, tidak akan lebih mahal dari LPG sehingga tidak memberatkan masyarakat.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif sudah menyampaikan rencana penghentian impor BBM dan LPG kepada Presiden Jokowi  dalam rapat paripurna kabinet, Selasa (20/04/2021).

Dalam rapat itu, Arifin bersama Dewan Energi Nasional menyampaikan beberapa isu terkait meningkatnya permintaan energi jangka panjang, dan masalah pada terbatasnya pasokan sumber daya dalam negeri.

"Kemudian masih adanya impor BBM dan LPG, yang mana dalam strategi energi nasional, pada tahun 2030 kita tidak lagi impor BBM. Lalu, diupayakan juga tidak lagi impor LPG," kata Arifin dalam konferensi pers virtual di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: IBC Ingin Akuisisi Produsen Mobil Listrik Jerman, Ahok: Tidak Layak Dibeli

Arifin juga menyampaikan kemajuan program elektrifikasi ke daerah terpencil serta perluasan program BBM 1 harga.

"Kita ingin capai 100 persen elektrifikasi, diharapkan semua daerah mendapatkan dukungan pasokan listrik. Demikian juga BBM, dengan program BBM satu harga harus bisa dinikmati masyarakat ke depannya," ujarnya.

Menurut Arifin, Presiden meminta agar pembangunan energi diarahkan menuju green economy atau pembangunan yang berbasis lingkungan. Untuk mencapainya, Kementerian ESDM akan mempercepat penggunaan energi baru terbarukan.

"Di 2035 kita upayakan bauran energi terbarukan meningkat sampai 38 ribu megawatt," pungkasnya.